GELORA.CO - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan kalau partainya itu didominasi oleh rakyat. Oleh sebab itu, ia menilai tidak perlu apabila ada pihak yang teriak PDIP untuk tidak melakukan dominasi.
Hal itu disampaikan Hasto dalam menanggapi pernyataan partai lain dalam urusan Koalisi Besar menyebut PDIP sebaiknya tak perlu ngotot dalam dalam koalisi untuk sodorkan capres.
"Nah, kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu," kata Hasto ditemui saat melepas keberangkatan ribuan pemudik bareng PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).
"Karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elit," sambungnya.
Hasto menyebut soal pembentukan Koalisi Besar semua baru sebatas wacana saja. Sebabnya, wacana Koalisi Besar belum bisa dikerucutkan terkait dengan kesamaan platform dan sebagainya.
"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus. Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, soal koalisi politik baru bisa mengerucut ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden diumumkan.
"Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," pungkasnya.
Jangan Ngotot
Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wajar keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengincar kursi calon presiden (capres) seandainya memutuskan bergabung di Koalisi Besar.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, syarat tersebut lumrah, mengingat PDIP partai terbesar dan partai pemenang Pemilu 2019. Apalagi PDIP bisa mengusung sendiri capres dan cawapres.
"Bahwa PDIP mengajukan calon presiden sangat wajar karena dia kan partai terbesar dan bisa mengusung sendiri malah. Jadi itu sesuatu yang wajar-wajar saja," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Meski wajar, Yandri menekankam tentu semua itu perlu didudukan bersama melalui musyawarah. Termasuk mengenai penentuan capres di koalisi besar.
Menurutnya, PDIP tetap perlu melakukan musyawarah bersama dengan partai lain, apakah calon yang mereka ajukan nantinya diterima atau tidak.
"Nggak apa-apa PDIP begitu. Tapi nanti kalaupun PDIP mau gabung masuk di koalisi kebangsaan ya tentu kan akan ada musyawarah, apakah calon dari PDIP itu menjadi kesepakatan kan perlu dimusyawarahkan dulu," kata Yandri.
Karena itu, Yandri mengingatkan PDIP sekalipun mematok syarat kursi capres tetapi PDIP tidak bisa memaksakan kehendaknya dalam berkoalisi.
"Tapi kan nggak bisa ngotot kalau misalkan nanti musyawarah nggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama. Tapi PDIP kan bisa ngusung sendiri. Itu hebatnya PDIP kan," ujar Yandri.
Tetapi sejauh ini, ditegaskan Yandri, koalisi besar masih terbuka untuk PDIP bergabung.
"Sampai sekarang masih baik-baik saja sih. Sangat terbuka. Terbuka sekali. Masih sangat cair," kata Yandri.
Sumber: RMOL