GELORA.CO - Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana soroti manuver pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh kubu Demokrat KLB Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal pengesahan kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dirinya menganalisa manuver tersebut berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024.
“Menurut Denny, keberhasilan Moeldoko mengambil alih Demokrat sama saja artinya kandidat kuat di luar kekuasaan saat ini yakni Anies Baswedan gagal maju di Pilpres 2024. Menurut Denny, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sangat terkait dengan sang majikan yakni Jokowi.
“Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan,” jelas Denny dalam rilisnya, dikutip dari laman Integrity Law Firms, Minggu (25/4/23).
Denny yang juga mantan pendukung Jokowi ini menguatkan kembali apa yang ia sebutkan sebelumnya di atas tadi.
Menurutnya sangat jelas bahwa apa yang dilakukan Moeldoko adalah berakar dari Jokowi. Bagi Denny Indrayana, yang mengambil alih Demokrat bukanlah Moeldoko, tetapi Jokowi.
“Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden,” jelasnya.
Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini, mencaplok Demokrat merupakan salah satu cara agar Anies Baswedan yang merupakan pihak luar kekuasaan tidak bisa ikut bertarung bahkan menang di Pilpres 2024.
Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak direshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan,” tegasnya.
Sumber: tajukpolitik