GELORA.CO - Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana menganalisis, sebenarnya target utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon pada Pilpres 2024. Keduanya adalah all the president’s Men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi sedari awal.
"Ibarat rumus makanan empat sehat lima sempurna, maka ada sembilan strategi 10 sempurna langkah pemenangan yang terbaca dijalankan Presiden Jokowi," kata Denny di Jakarta, Rabu (26/4/2023).
Dia pun membeberkan 10 strategi Jokowi untuk memenangkan calonnya pada pilpres. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Alasan pandemi Covid-19 dijadikan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi tersebut makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya.
Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode. Opsi itu cepat tenggelam karena tidak mendapat dukungan dari parpol yang sudah bersiap maju dalam pilpres 2024. Apalagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan, sesuai konstitusi, presiden hanya menjabat maksimal dua periode.
Menurut Denny, ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Strategi mengkerdilkan KPK tersebut berjalan beriringan dengan strategi keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
"Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut: memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan Pilpres 2024," kata pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 tersebut.
Denny melanjutkan, kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, dan lain-lain. Ada juga tokoh yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah Rp 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari Rp 900 miliar.
Strategi kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka yang bersangkutan berisiko dicopot dari posisinya. Denny menuturkan, sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser, salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi.
"Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pimpinan Parpol mengatakan, kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, 'Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres'," ujar mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (wamenkumham) tersebut.
"Ketika saya tanya mengapa demikian, sang Ketum menjawab, 'Saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai' sambil tersenyum penuh arti," kata Denny menambahkan.
Saat Denny mengingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Rasyid Baswedan, dan jika tidak memilih Anies maka ada risiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR, kader utama partai itu menjawab: "Jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024, tapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang," katanya sambil tersenyum kecut.
Menurut Denny, strategi keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Sebagai bagian dari memanfaatkan hukum dalam pemenangan pilpres, maka Jokowi paham benar peran strategis MK sebagai pengadil dan pemutus akhir pemenang Pilpres 2024. Maka komposisi hakim konstitusi pun sudah disiapkan untuk bisa mengamankan dan memuluskan jalan pemenangan.
Ditariknya Hakim Aswanto, dengan cara yang melanggar prinsip independence of the judiciary, karena berani-beraninya mbalelo dan menyeberang ke kelompok hakim yang membatalkan bersyarat UU Ciptaker, adalah salah satu indikator pengkondisian hakim MK yang prostrategi Presiden Jokowi.
Setali tiga uang, hukuman ringan kepada Hakim Guntur padahal jelas-jelas melakukan skandal pengubahan putusan MK. Tidak aneh, hukuman minimalis demikian akan berbalik jasa dalam bentuk putusan yang menguntungkan kubu status quo. Terakhir, terpilihnya kembali Anwar Usman, sang adik ipar Presiden Jokowi, sebagai Ketua MK, menguatkan indikasi bahwa MK sudah siap menyambut strategi pemenangan pilpres ala Jokowi.
Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan, dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya jujur dan adil. "Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto," ucapnya.
Mengapa demikian? Denny menerangkan, sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para ketum partai salah satu poros koalisi bentukannya, Jokowi menginstruksikan tiga hal. Satu, segera bentuk koalisi tiga parpol. Dua, deklarasikan pencapresan Ganjar. Tiga, jangan sampai ada Anies pada Pilpres 2024.
Denny melanjutkan, dalam harapan Jokowi yang ideal menjadi presiden adalah Ganjar. Tetapi kalau langkah Anies tidak terbendung untuk menjadi capres, maka harus ada capres ketiga, dan pilihan Jokowi jatuh kepada Prabowo.
Presiden Jokowi membaca survei politik. Salah satunya dari CSIS. Pada rilisnya di 26 September 2022, survei CSIS menyimpulkan meskipun Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head to head dengan Anies Baswedan. Anies bahkan juga dinyatakan menang jika melawan Prabowo Subianto.
"Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam (hijau), maka dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang resiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies. Survei CSIS tadi, mengkonfirmasi itu," kata Denny.
Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo, Denny menyebut, Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. Lagi-lagi, kata dia, langkah itu untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies.
"Maka, untuk Pilpres 2024, Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut, dengan target memenangkan politik aliran merah. Di Pilpres 2024, strategi Jokowi, jikalau Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres, maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo, maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapres Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar, dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final, dan menang," ujar Denny.
Sumber: msn