GELORA.CO -Penolakan terhadap Tim U-20 Israel membuat PDI Perjuangan dan kader-kadernya seperti Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster dianggap munafik. Lantaran menolak Israel hanya pada musim tertentu saja. Salah satunya hanya saat menjelang Pemilu.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, bangsa Indonesia dalam berpolitik harus tegak lurus terhadap konstitusi, yakni antipenjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina. Mengingat, bangsa Palestina pernah membantu proses Indonesia mencapai kemerdekaan.
"Jadi sikap antipenjajahan itu sikap bangsa dan sikap konstitusi. Bahkan Bung Karno sebagai Proklamator dan Presiden Pertama RI dengan tegas menolak tim sepak bola Israel waktu itu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/3).
Muslim menilai, penolakan terhadap Tim U-20 Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 oleh PDIP yang dipertegas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, seharusnya jadi cerminan sikap sejarah konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sehingga, penolakan itu tidak patut dan tidak elok kalau hanya dipolitisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena sikap itu perlu dilakukan secara konsisten, termasuk oleh anak-anak bangsa dan partai lainnya.
Jika tidak, maka akan dianggap berkhianat terhadap bangsa, sejarah, dan konstitusi negara.
"PDIP, Gubernur Bali, Gubernur Jateng, harus konsisten dan tidak bersikap munafik dan bermuka dua. Jangan karena jelang pemilu dan pilpres lalu PDIP dan kader-kadernya yang jabat sebagai kepala daerah tolak Israel, tapi delegasi Israel di Bali dalam Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali 20-22 Maret 2022 seharusnya ditolak Gubernur Bali, I Wayan Koster," tegas Muslim.
Untuk itu, PDIP dan para kadernya diminta tidak mengambil sikap hanya tergantung musim.
"Sikap mendua itu dianggap hipokrit. Janganlah sikap PDIP dan kadernya itu tergantung musim. Dekat musim kampanye dan tahun politik menolak Israel. Tapi saat masih jauh dari hajatan politik lalu membolehkan delegasi Israel datang ke wilayah hukum dan konstitusi Indonesia," pungkas Muslim.
Sumber: RMOL