GELORA.CO - Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sering menjadi sorotan publik atas komentarnya. Yang terbaru menyangkut penyalahgunaan transaksi 349 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan.
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, setiap pernyataan Mahfud MD tentunya memiliki maksud yang biasanya akan terbaca dua-tiga hari kemudian.
“Jadi kita bikin slogan aja No Mahfud No Maksud. Maksudnya apa, sebetulnya tetap kita anggap bahwa sebagai seorang yang konstitusionalis, Mahfud ingin ada kepastian, dan kepastian itu terhubung dengan keinginan dia sendiri untuk terus menjadi faktor di dalam perubahan politik itu,” ucapnya dalam kanal YouTube-nya, Minggu, (26/3/2023).
Beberapa maksud dari Mahfud kata dia adalah adanya keinginan untuk tertib konstitusi, sesuai keinginan publik, dan agar keberadaan Mahfud di dalam istana tetap bermakna di dalam proses politik ke depan.
“Hal-hal yang menyangkut ketidakpastian kan udah seringkali diterangkan oleh Mahfud bahwa memang ada ketidakpastian. Tetapi sekaligus dia mau memberitahu bahwa pemerintah jalan terus dengan ini,” tuturnya.
Meski demikian, Rocky menyebut Presiden Joko Widodo tak sepemikiran dengan Mahfud.
Tapi sebagai orang yang berupaya untuk meyakinkan publik, Mahfud tetap berani ambil resiko.
“Pak Jokowi mungkin anggap ya udahlah ada bagian yang diterangkan Mahfud tapi praktek politik dijalankan bukan oleh Mahfud. Tapi lebih oleh Pak Luhut misalnya itu. Yang normatif ada pada Mahfud, yang deskriptif yang realita ada pada Pak Luhut gitu gampangnya,” ucapnya.
Ahli Filsafat ini menyebut Mahfud sebagai oposisi indoor karena meski bagian dari Istana tapi tetap ada upaya dalam melawan Jokowi. Begitu dalam hal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
“Kalau Mahfud beroposisi indoor, gitu kita bisa membaca keretakan istana justru dengan hadirnya Pak Mahfud yang berupaya untuk memberi semacam optimisme tapi publik udah pesimis tuh. Karena yang dibicarakan Pak Jokowi berbeda dengan yang dibicarakan Pak Mahfud. Jokowi selalu bilang iya nggak tiga periode tapi di bawah dia melakukan. Tetapi praktek yang menuju pada penundaan juga berlangsung demikian juga DPR enggak akan ada penundaan. Iya tetapi DPR itu semuanya adalah kaki tangan Pak Jokowi,” tambahnya.
Dosen Sam Ratulangi ini memuji Mahfud hyang mampu membaca suara masyarakat sipil.
“Jadi suara dia jadi wakil masyarakat sipil untuk meyakinkan Jokowi supaya jangan lakukan penundaan. Sebaliknya dia tidak mengomentari secara langsung aktivitas dari Jokowi yang berupaya untuk melakukan penundaan bahkan sampai ke tingkat gubernur-gubernur yang diangkat itu, Plt itu kan satu paket aja tuh upaya untuk mengendalikan opini publik jadi begitulah dilema Mahfud MD,” tandasnya.
Diketahui, soal kejanggalan transaksi di Kemenkeu akan dibahas dalam rapat dengar pendapat pada 29 Maret 2023 lalu.
Sumber: kontenjatim