GELORA.CO -Fenomena flexing di kalangan pejabat negara, khususnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dianggap sejumlah kalangan sebagai kegagalan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengawasi anak buahnya.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Feri Amsari menuturkan, di Indonesia tidak ada mekanisme yang jelas soal pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara. Dia membandingkan dengan negara lain yang memiliki aturan ketat soal harta kekayaan pejabat tinggi negara.
“Kalau di beberapa negara, mereka tidak bisa membuktikan dari mana kekayaannya itu, maka itu harus dikembalikan kepada negara. Karena, itu artinya uang haram, kurang lebih seperti itu,” kata Feri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/3).
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas ini menambahkan, Sri Mulyani tampak tidak dapat memastikan anak buahnya bertanggung jawab atas sikap kurang elok di hadapan publik itu.
“Ini saya tidak melihat keinginan. Misalnya, Bu Menteri memastikan agar penyelenggara negara terutama di Kemenkeu, bertanggung jawab soal itu. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, memang ada upaya harusnya,” katanya.
Seharusnya Sri Mulyani punya mekanisme atau aturan yang di dalamnya ada sanksi tegas terhadap pejabat Kemenkeu yang doyan memamerkan kekayaan di media sosial.
“Harusnya, ada berupa kebijakan, memastikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk memberikan sanksi tertentu baik administrasi maupun sanksi lain,” tutupnya
Sumber: RMOL