GELORA.CO - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mendorong Menkopolhukam Mahfud MD untuk terus mengungkap transaksi janggal Rp 349 triliun yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan.
Anthony meminta Mahfud tidak gentar sekalipun mendapat serangan dan ancaman dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI. Ia meyakini bahwa dalam hal ini, Mahfud pasti akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
"Saya rasa Pak Mahfud mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan masyarakat berharap bahwa pak Mahmud bisa meneruskan ini sampai tuntas," kepada Anthony kepada Populis.id, Jumat (31/3/2023).
Anthony menyadari ada masalah serius di lembaga Kementerian Keuangan. Dengan menguaknya transaksi janggal itu membuat ia berpendapat bahwa ini momentum yang tepat untuk bersih-bersih lembaga yang dikomandoi Sri Mulyani tersebut.
"Ini momentum yang baik untuk pembersihan di Kementrian Keuangan, pegawai ke pegawai di Kementrian keuangan," ujarnya.
"Jadi kalo kita liat masalah pegawai Kementrian Keuangan sangat besar kemungkinan besar sekali kemungkinan bahwa ini hasil dari korupsi penerimaan pajak bermain dengan wajib pajak dan beacukai," lanjutnya.
Apabila dugaan itu benar, Anthony menilai bahwa ini adalah skandal yang besar. Sebab, penerimaan negara atau yang dapat dirasakan oleh negara cuma 10-20 persen dari penerimaan pajak. Sementara sisanya dinikmati oleh pihak lain.
"Nah kalo ini dimainkan korupsi oleh pajak atau beacukai itu yang dinikmati mungkin 10-20% saja dari uang yang seharusnya menjadi penerimaan negara, artinya ada 80-90% yang dinikmati korupsi itu oleh perorangan wajib pajak atau si importir kalau terkait beacukai," ucapnya.
"Nah ini sangat besar sekali jadi kalo kita liat kalo ini ada akumulasinya berapa ya saya gak tau sebenarnya nilainya berapa tapi itu kan nilai transaksinya debit kredit 349 T itu yang ketauan, yang tidak ketauan yang masuk di deposit safety box dan sebagainya itu berapa," Sambung Anthony memungkasi.
Sumber: populis