GELORA.CO - Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Tanah Merah Frengky Mardongan meminta persoalan kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak diseret ke ranah politik. Dia menyoroti banyaknya pernyataan yang terkesan memojokkan warga Tanah Merah lantaran tinggal di tanah ilegal.
“Jangan menyeret masalah ini ke masalah politik,” kata dia kepada Tempo, Selasa, 7 Februari 2023.
Menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara kawasan untuk mempermudah warga mengakses fasilitas publik. Dengan begitu, warga Tanah Merah memperoleh hak yang sama dengan kampung-kampung lain.
“Agak miris mereka di luar sana enggak mau tau masalahnya apa, tapi cuma kebencian saja. Dengan kejadian ini prihatin kok Pak Anies kena bully untuk menutupi kesalahan Pertamina sendiri,” ucap dia.
Kebakaran melanda Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam, 3 Maret 2023. Insiden ini menyebabkan warga yang bermukim di sekitar lokasi depo menjadi korban.
Hingga 7 Maret 2023 tercatat 19 orang meninggal dan 35 orang masih dirawat di sembilan rumah sakit. Salah satu korban adalah warga Kampung Tanah Merah yang menerima IMB sementara kawasan dari Anies Baswedan pada Oktober 2021.
IMB Tanah Merah berlaku selama tiga tahun atau sampai 2024. Sejumlah pihak lantas mengungkit kembali penerbitan IMB sementara kawasan untuk warga Tanah Merah yang menghuni di tanah ilegal. Kritik datang dari politikus PDIP dan PSI.
Frengky menuturkan tempat pengungsian di RT 12, RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan diisi sekitar 50 korban yang kehilangan tempat tinggalnya. Menurut dia, lima warga RT 12 meninggal akibat kebakaran tersebut.
Korban tewas bernama Siti Aminah, Hadi, Hardito, Dayu Turmawaru, dan satu anak yang belum teridentifikasi. Kemudian ada dua korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang hingga saat ini belum ditemukan.
“Ada hilang namanya Pak Ali dan R (10 tahun),” ucap dia.
Sumber: tempo