GELORA.CO - Kinerja Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tengah menjadi sorotan. Banyak yang mendesak agar dirinya mengundurkan diri usai insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara yang menewaskan 19 orang.
Insiden kebakaran disebut telah berulang kali terjadi selama Nicke menjadi orang nomor satu di Pertamina. Pengelolaan sistem keamanan di depo Pertamina pun dipertanyakan.
"Kalau bisa, mundur atau dimundurkan," ujar pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, dikutip Suarajogja.id (media jejaring Suara.com), Rabu (8/3/2023).
Langkah itu menurutnya harus dilakukan, bila tidak ada tanggung jawab dari Pertamina atas terjadinya ledakan di Depo Plumpang, beberapa waktu lalu. Apalagi mengingat peristiwa itu telah merenggut 19 nyawa orang yang tidak berdosa.
"19 nyawa ini tidak bisa diabaikan, Dirut dan Komisaris Pertamina harus mundur atau diganti. Kalau tidak mau, Erick Thohir yang harus mengganti," katanya.
Menurut dia, perbaikan sistem keamanan di depo pertamina dan kilang harus dilakukan. Bila tidak diperbaiki, maka kejadian serupa akan kembali terjadi.
"Sudah berkali-kali terjadi masa tidak bertanggung jawab?," katanya.
Fahmy mengingat-ingat, ini bukan kali pertama terjadi ledakan di depo dan kilang minyak milik Pertamina. Ini adalah kali ketiga.
Fahmy juga mengungkap bahwa sudah seharusnya depo Pertamina pindah, tidak lagi bertempat di Plumpang. Mengingat kepadatan di wilayah itu menyebabkan udara sekitar depo menjadi hangat cenderung panas.
Selain itu, persediaan air menjadi menipis. Padahal, idealnya ketersediaan air di wilayah depo harus mencukupi, untuk mendinginkan area.
"Di Plumpang sudah tidak ada air, maka secara teknis tidak layak," ujarnya.
Tempat baru untuk depo, menurutnya harus berada di Jabodetabek. Mengingat, depo tersebut akan memasok minyak untuk wilayah Jabodetabek.
Area pelabuhan, misalnya kawasan Tanjung Priok dinilai ideal, karena dekat dengan kapal tanker merapat, dengan debit air.
Luasan depo baru menyesuaikan tanker yang memasok minyak. Namun demikian, diperlukan buffer zone sekitar 5 kilometer (Km) dari depo, dan jauh dari permukiman penduduk. Pemindahan depo diyakini tidak akan mengganggu pasokan.
Sumber: suara