GELORA.CO - Baru-baru ini masyarakat Indonesia digegerkan dengan wacana penundaan Pemilu hingga tahun 2025.
Sontak saja, dari hal tersebut membuat pengamat politik Rocky Gerung turut bereaksi dengan adanya wacana penundaan Pemilu
Pengamat politik, Rocky Gerung menduga adanya beberapa agen istana yang masuk ke KPU Daerah untuk berupaya menunda Pemilu yang sejatinya digelar pada 2024 menjadi 2025.
Rocky Gerung mengaku bahwa ia mendapatkan informasi dari sejumlah pihak dari daerah, yang mana ingin membahas terkait penundaan Pemilu 2024.
Bung Rocky menilai bahwa ada agen-agen istana yang masuk ke KPU daerah sebagai salah satu upaya demi memuluskan jalan untuk proses penundaan Pemilu 2024
Hal itu, ia sampaikan melalui kanal YouTubenya Rocky Gerung Official pada Selasa, 7 Maret 2023, dalam videonya itu ia menyebut bahwa ada agen-agen istana yang berusaha blusukan ke KPU daerah untuk memuluskan upaya mereka untuk menunda Pemilu 2024.
“Jadi agen-agen istana itu masuk sampai ke penyelenggara KPU di daerah itu kan,” ungkap Rocky Gerung sebagaimana yang Hops.ID lansir dari YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 8 Maret 2023.
Menurut Bung Rocky, berdasarkan tatanan, pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan si keputusan yang diambil KPU pusat. Keputusan tersebut hanya akan dikirimkan oleh KPU pusat berdasarkan aksi intelijen penyelenggara pemilu.
Bahkan, Rocky Gerung mendapatkan informasi dari sumber yang tak ingin disebutkan, bahwa pakar maupun orang-orang yang paham soal Tata Negara itu juga diduga sedang mempersiapkan proses penundaan pemilu 2024.
"Sumber saya mengatakan, di daerah tetap, dikondisikan supaya pakar-pakar atau mereka yang paham tata negera atau ingin jadi profesor itu supaya berkumpul dulu untuk mem-back up ide penundaan pemilu,” tuturnya.
Meski begitu, dengan adanya kabar tersebut, Rocky Gerung tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada. Hal itu, lantaran adanya gerakan gerilya dari oknum yang ingin menunda Pemilu hingga 2025 mendatang.
Sebelumnya memang diketahui, bahwa Presiden Jokowi dukung KPU untuk ajukan banding kepada Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat yang meminta agar pemilu ditunda hingga 2025 mendatang.
"Jadi kalau kita anggap apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi tersebut akan berakibat, itu bohong tuh. Karena akibatnya justru terbalik, yang dilakukan adalah tetap perencanaan kejahatan. Dimana ada penundaan disitu adan perencanaan kejahatan,” katanya.
Tentu saja, hal ini menjadi kontroversi bagi beberapa pihak. Sebagaimana diketahui, dengan menunda Pemilu ini sama saja dengan melanggar sebuah konstitusi.
Bahkan banyak seluruh lapisan masyarakat yang dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu ini.***
Sumber: hops