GELORA.CO - Isu perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 masih menggelinding. Meski disebut utang tersebut telah diikhlaskan oleh Sandi, nyatanya loyalis Anies siap pasang badan untuk membayar utang tersebut, asal...
Salah satu loyalis Anies Baswedan yakni Geisz Chalifah menegaskan siap pasang badan membayari utang Anies ke Sandiaga dengan syarat. Yakni perjanjian antara dua tokoh itu dibuka dan dijelaskan ke publik.
“Saya katakan di sini, Geisz Chalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada utangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana Rp 50 miliar untuk dibayar,” ujar Geisz, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Rabu (8/2/2023) sebagaimana dilansir dari Warta Ekonomi (media partner Suara.com).
Menurut dia, jika perjanjian tersebut tidak dibuka, maka ia akan sulit melakukan pembayaran utang tersebut.
Geisz menjelaskan, persoalan itu tidak enak dibicarakan, karena dirinya dengan Sandiaga Uno berteman. Demikian juga ia sangat menghormati Prabowo Subianto.
“Soal-soal kaya gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi. Saya menghormati Pak Prabowo. Saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah, tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai NasDem mempersilahkan Sandiaga Uno untuk menempuh jalur hukum apabila memang merasa dirugikan terkait dengan perjanjian utang piutang senilai Rp 50 miliar dengan Anies Baswedan.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyebutkan bahwa Partai NasDem enggan ikut campur terkait dengan isu utang piutang yang disebut-sebut melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno.
Ia menyerahkan soal penilaian tentang isu yang dihembuskan sejumlah pihak tersebut kepada publik.
Ali juga mempertanyakan kebenaran utang Anies kepada Sandiaga Uno yang disebut-sebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa mencapai Rp 50 miliar.
Secara pribadi, ia mengaku tidak mempermasalahkan jika Anies memang berutang untuk membiayai pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, ia menilai seharusnya Sandi memberikan klarifikasi atas kebenaran isu tersebut.
Ia juga mempertanyakan sikap dari Sandiaga Uno yang baru membahas persoalan ini enam tahun setelah pembuatan janji tersebut.
Sumber: suara