GELORA.CO - Setelah tidak menjadi isu dalam pembangunan Jakarta pada era Gubernur DKI Anies Baswedan, masalah pendatang di Ibu Kota kembali diangkat oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.
Menurut Heru Budi Hartono, para pendatang menjadi kendala dalam penanganan kemiskinan esktrem penanganan kemiskinan di Ibu Kota. Karena itu ia meminta pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.
"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Pj Gubernur Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu, 4 Februari 2023.
Pendatang ikut menikmati layanan dan APBD DKI Jakarta
Heru Budi Hartono menilai banyaknya perpindahan warga ke Ibu Kota dipicu baiknya layanan sosial di Kota Metropolitan itu.
"Hal ini karena apa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain, tidak temukan itu. Belum lagi jaring pengaman sosial ada 17 mulai KJP (Kartu Jakarta Pintar) hingga bantuan sembako," kata Heru Budi.
Dia memberikan contoh, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dari 14 pasien dalam satu ruangan, sembilan di antaranya adalah warga luar DKI Jakarta.
Pendatang banyak di kantong-kantong kemiskinan di Jakarta
Hal itu juga, kata Heru, ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa perpindahan penduduk tidak lagi memerlukan rekomendasi, akhirnya terjadi penambahan perpindahan penduduk, termasuk di kantung-kantung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.
"Data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduk naik, termasuk mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata dia.
Heru Budi bantah akan lakukan operasi yustisi
Bahkan sempat muncul rencana untuk menghidupkan operasi yustisi yang dihilangkan di era Anies Baswedan. Namun belakangan, rencana ini dibantah oleh Heru Budi Hartono.
"Jadi yang dimaksud itu Penjangkauan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial),” kata Heru Budi saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 10 Februari 2023.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu rencana operasi yustisi kependudukan guna mengatasi kendala pengentasan kemiskinan ekstrem akibat pendatang baru. Operasi ini pernah berjalan di era kepemimpinan eks Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Heru, yang dijalankan Pemprov DKI bukanlah operasi yustisi, melainkan penjangkauan PPKS. Dikutip dari situs diskominfo.sukabumikota.go.id, penjangkauan PPKS menyasar gelandangan dan pengemis.
Kepala Sekretariat Presiden itu belum menyampaikan secara detail program tersebut. Heru menyarankan untuk bertanya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI soal eksekusinya di lapangan. Dia menyebut Satpol PP DKI sebagai Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib).
Adapun Anies Baswedan menyatakan Jakarta bisa maju seperti saat ini tak lepas dari peran para pendatang.
"Jakarta hidup berkembang lewat begitu banyak pendatang. Buktinya saat Lebaran, semua pada mudik," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2019.
Melihat fakta bahwa pembangunan Jakarta tak lepas dari peran pendatang, Anies meminta masyarakat tak ikut melarang pendatang baru. Menurut dia, para pendatang yang sudah menetap dan bermukim di Jakarta harus menghargai pendatang baru berikutnya.
"Kenapa yang dulu boleh datang, lalu yang datang kemudian jadi dianggap jangan datang? Kita semua datang ke berbagai tempat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jadi prinsip keadilan, kasih kesempatan," ujar Anies.
Meskipun tak melarang, Anies meminta kepada para pendatang baru untuk membawa dokumen yang diperlukan saat akan merantau ke Jakarta. Salah satu dokumen penting yang mesti diurus itu seperti BPJS Kesehatan. Hal ini agar pendatang yang jika nanti jatuh sakit, maka dapat tertangani dengan baik.
Selain itu, Anies menekankan kepada para pendatang untuk memiliki keterampilan saat merantau ke Ibukota. Keterampilan itu, menurut dia, supaya pendatang bisa bekerja di Jakarta dengan baik.
Sumber: tempo