GELORA.CO - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan angkat suara terkait kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan bahwa kebijakan ERP ini sejak lama sudah direncanakan pemerintah namun terhalang Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Anthony Budiawan dalam akun Twitter pribadinya, pada Sabtu 18 Februari 2023.
"Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk “memalak” warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi Gubernur?," ujar Anthony Budiawan dikutip Newsworthy.
Menurut dia, proyek ERP ini digaungkan kembali lantaran dipimpin Heru Budi.
"Sekarang aji mumpung, Penjabat Gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalang semua ini?," sambungnya.
Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk “memalak” warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi Gubernur? Sekarang aji mumpung, Penjabat Gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalang semua ini?https://t.co/FKO307LhfQ
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) February 18, 2023
Diketahui, Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta.
“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikutip dari keterangan tertulis (8/2/2023).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP ini, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta. Tentunya, juga dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat.
“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terang Syafrin.
“Kami juga secara rutin mensosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” kata Syafrin.
Sumber: newsworthy