GELORA.CO – Politisi Partai Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, berharap polemik hutang piutang dengan Anies Baswedan distop.
Menurutnya, hal ini akan memperkerung situasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pilpres 2024.
"Karena ini berpotensi memecah belah kita, sementara kontestasi demokrasi ini harus kita rawat, pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan, saya tidak akan memperpanjang lagi" ujar Sandi Sabtu (11/2/2023), saat dirinya berkunjung ke Makassar.
Keinginan Sandiaga Uno tersebut sepertinya akan sulit dikabulkan. Pasalnya, kali ini politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkit polemik tersebut dengan menyebut bahwa perjanjian tersebut bisa menimbulkan pemufakatan jahat.
"Ya memang perjanjian semacam itu tidak boleh ada. Dan kita harus komit supaya perjanjian hutang piutang antara politisi di belakang layar itu harus ditiadakan, karena itu bisa disebut sebagai permufakatan jahat," kata Fahri, di Jakarta, Senin (13/2/2023).
Mantan politis PKS tersebut juga menganggap bahwa perjanjian dibalik proses pemilu adalah tindakan pelanggaran.
"Pinjam meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata, praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, #StopBiayaPolitikIlegal," tulis Fahri Hamzah dalam akun twitter resminya
Untuk kedepannya, Fahri Hamzah menyarankan agar KPK ketat dalam melakukan pengawasan perjanjian saat pemilu.
"Itu harusnya warning ya, KPK harusnya mengincar itu kalau ada orang bikin perjanjian dengan pengusaha, orang kaya, duit dan sebagainya ditangkap itu harusnya. Tidak boleh ada itu," pungkasnya.
Fahri Hamzah dikenal sebagai politis yang kritis dan idealis, tidak pandang bulu terhadap siapa saja yang menurutnya melanggar aturan.
Sumber: suara