GELORA.CO - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan masih merasakan gelagat penundaan Pemilu 2024. Kepala daerah pada tahun 2024 dapat dijadikan alat presiden untuk mengontrol pemilu.
Hal itu diungkapkan Rocky saat menjadi narasumber diskusi bertema penundaan Pemilu di acara Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).
Awalnya Rocky mengaku baru saja membaca berita soal sudah 60 persen Plt kepala daerah diangkat oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Gelagat penundaan pemilu, gelagat penundaan pemilu. Tadi saya baca berita tadi pagi sudah 60 persendari kepala daerah bupati walikota diangkat oleh Presiden melalui menteri dalam negeri. Sudah 60 persen. Di jawa udah 80 persen di Indonesia udah 60 persen. Apa artinya?," kata Rocky.
Para Plt itu, kata dia, diangkat atau akan menduduki jabatannya selama dua setengah tahun atau separuh dari tahun pemilu. Ia pun mempertanyakan alasan masa jabatan Plt kepala daerah tersebut.
"Alasannya apa, sementara ke daruratan. Mana ada darurat setengah dari tahun pemilu pelaksana tugas. Sementara dua minggu oke ini dua setengah tahun. Tanpa legitimasi apa nggak bangke tuh," tuturnya.
Menurut Rocky para Plt kepala daerah yang diangkat tersebut bisa menjadi alat presiden untuk mengendalikan pemilu.
"Jadi itu adalah peralatan presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia udah menang, dia sudah menguasai 60 persen seluruh Indonesia melalui aparat diangkat tanpa dipilih rakyat. Di Jawa 80 persen itu jadi kalau pemilu mau ditunda peralatannya sudah ada," tuturnya.
Lebih lanjut, Rocky mengatakan nantinya para Plt kepala daerah tersebut akan mudah membujuk masyarakat soal pemundaan pemilu. Ia menyinggung soal pembagian bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat.
"Gubernur, Bupati datang ke daerah bujuk rakyat 'ini karena kesulitan ekonomi kita mau tunda' dikumpulin di alun-alun 'tapi supaya kalian tidak kecewa kami bawakan BLT'. Kan itu nenteng tas di bagi-bagi tapi kita tunda dulu pemilu ya," tuturnya.
"Apa fungsi Plt bagi-bagi BLT? Buat membujuk rakyat untuk menunda pemilu. Kalau pemilu harus dijalankan karena desakan moralitas demokrasi dia juga siap karena dia sudah punya 60 persen seluruh Indonesia 80 persen pejabat di Jawa. Jadi lengkap lah kemaksiatan politik Istana," sambungnya.
Sumber: kontenjatim