GELORA.CO, Jakarta - Ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung Abdurahman dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, mestinya tidak perlu dipersoalkan lebih jauh, bahkan jangan sampai dipolitisasi.
"Jadi jangan sampai ketidakhadiran KSAD di rapat kerja Komisi 1 DPR dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu. Politik tentara itu politik negara, bukan politik praktis," ungkap analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting Jakarta, Sabtu (4/2).
Menurutnya, ketidakhadiran KSAD sudah dilaporkan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ketidakhadirannya, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan.
"Kunjungan kerja KSAD Jenderal Dudung Abdurachman bertemu dengan KSAD Korea Selatan Jenderal Park Jeong Hwan juga bagian diplomasi militer yang cukup penting," kata Selamat Ginting.
Apalagi, kata Selamat Ginting, Angkatan Bersenjata Korea Selatan merupakan salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Mereka memiliki kekuatan personel yang dilaporkan 3.305.000 pada tahun 2020 (555.000 aktif dan 2.750.000 cadangan).
Menurutnya, di tengah ketidakpastian dunia dengan adanya konflik bersenjata antara Rusia melawan Ukraina, maka Indonesia juga perlu belajar dari militer Korea Selatan. Antara lain dalam program wajib militernya di tengah Kementerian Pertahanan RI sedang menjalankan program komponen cadangan.
"Kesempatan bagi delegasi Angkatan Darat Indonesia untuk bisa menggali kesiapsiagaan militer Korea Selatan dalam menghadapi perang. Apalagi hingga saat ini dua negara Korea (Selatan dan Utara) terus dalam siaga perang," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS itu.
Mengenai ketidakhadiran KSAD, menurut Selamat Ginting, Markas Besar Angkatan Darat sudah diwakili oleh orang nomor dua, yakni Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.
"Kehadiran KSAD dalam rapat kerja di Komisi 1 DPR, bisa diwakili oleh Wakil KSAD. Namun kunjungan ke Korea Selatan bertemu KSAD Korea Selatan, tidak elok jika diwakilkan," ujar Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik UNAS itu.
Lagi pula, kata dia, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota DPR, biasanya sudah dikirimkan terlebih dahulu ke Mabesad. Kemudian jawabannya juga sudah dibuat oleh para asisten KSAD mewakili institusi untuk disampaikan oleh KSAD atau Wakil KSAD.
Pada kunjungannya ke Markas Besar Angkatan Darat Korea Selatan, Jenderal Dudung Abdurachman beserta sejumlah asisten KSAD disambut dengan hangat oleh KSAD Korea Selatan Jenderal Park Jeong Hwan dan pejabat utama Angkatan Darat negara tersebut.
Dikemukakan, kedua belah pihak membahas tentang peningkatan hubungan kerja sama militer melalui latihan bersama maupun pertukaran pendidikan.
Menurutnya, jika DPR membutuhkan informasi tentang kondisi Papua, bisa dijawab langsung oleh Pangdam Cendrawasih maupun Pangdam Kasuari.
"Posisi Kepala Staf Angkatan tugasnya menyiapkan dan membina personel sesuai matranya. Penggunanya adalah Panglima TNI. Sehingga kehadiran Angkatan Darat dalam rapat yang diwakili oleh Wakil KSAD merupakan representasi Mabesad," pungkas Ginting. (*)