GELORA.CO - Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengaku enggan berkoalisi dengan partai politik yang doyan impor dianggap tidak tepat jika diarahkan ke menteri yang berasal dari Partai Nasdem.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, menteri merupakan pembantu Presiden Joko Widodo. Apalagi, tidak ada visi dan misi menteri, melainkan hanya ada visi dan misi presiden. Untuk itu, kebijakan impor merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi.
"Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi Hasto keliru, masa sekelas Sekjen nggak ngerti? Aneh dan lucu aja," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/2).
Muslim pun menilai, jika tuduhan Hasto diarahkan ke Partai Nasdem, nantinya akan ada balasan dari Nasdem bahwa PDIP dianggap sebagai partai koruptor bansos. Mengingat, petinggi PDIP, yakni Juliari Peter Batubara terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
"Narasi partai doyan impor yang dituduhkan ke oleh PDIP ke Nasdem, kalau dibalas Nasdem dengan partai koruptor bansos gimana dong? Malu kan nanti PDIP? Katanya klaim partai wong cilik, kok jatah wong cilik dalam bentuk bansos saja diembat juga? Kan PDIP juga yang jadi bulan-bulanan kan?" pungkas Muslim.
Sumber: rmol