GELORA.CO - Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko di Gedung DPR RI, pada Senin (31/1/2023) berlangsung panas. Anggota Komisi VII sepakat agar Kepala BRIN dicopot.
Mayoritas anggota Komisi VII menyoroti kinerja Kepala BRIN yang dinilai lemah mengelola lembaga yang belum lama terbentuk itu. Pengelolaan anggaran BRIN yang mencapai Rp 6 triliun lebih juga dinilai kacau balau.
Hal itu sebagaimana dikatakan salah satu anggota Komisi VII dari PKS, Mulyanto. Menurut dia desakan pencopotan itu timbul lantaran Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Kegagalan itu berdampak terhadap berbagai kejadian kurang baik yang belakangan muncul di BRIN.
"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).
Mulyanto sendiri mengaku heran dengan BRIN. Sebab sejak awal pembentukan hingga sekarang proses transisional belum juga selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan hingga anggaran.
Ia berpandangan kapasitas impelementasi program BRIN sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait dengan BRIN. Mulyanto mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat karena koordinasi di BRIN yang tidak bagus.
Salah satu kejadian dari BRIN yang kemudian menjadi heboh ialah saat seorang peneliti BRIN memprediksi tentang adanya badai besar. Prediksi yang kemudian diungkap ke publik itu tanpa didasarkan adanya koordinasi dan validasi data sehingga mengakibatkan kepanikan di masyarakat.
Ancam Lapor Ke KPK
Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Gandung Pardiman lebih keras lagi. Dalam rapat komisi itu, Gandung mengusulkan ada audit investigasi terhadap BRIN. Ia bahkan menegaskan dan yakni banyak yang telah dikorupsi di BRIN.
"Saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN, banyak yang dikorupsi itu, saya yakin seyakin-yakinnya," ujar Gandung yang ikut rapat Komisi VII secara online.
Gandung pun mengusulkan untuk mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap BRIN.
"Kita lapor KPK, banyak penyelewengan kasat mata," katanya.
Diketahui, Laksana Tri Handoko dilantik menjadi Kepala BRIN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/4/2021). Sebelum menjabat sebagai Kepala BRIN, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI).
Sumber: suara