GELORA.CO - Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi sekaligus rekan Anies saat bekerja di Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat menyoroti adanya perjanjian politik antara Anies Baswedan-Prabowo Subianto pada Pilkada DKI 2017 silam.
Menyoal jika ada tawaran Pilpres di tahun 2019, mengutip dari yang disampaikan Anies kepada Hensat, ia menyebut, Anies memang mendapat tawaran dari Prabowo untuk menjadi Cawapres.
“Waktu itu 2019 Mas Anies memang dapat tawaran dari Pak Prabowo makanya kemudian ya kalau pak prabowo maju saya gak maju lah,” ujar Hensat.
Namun, terkait Pilpres 2024, Hensat mengatakan Anies sama sekali tak menyebut adanya perjanjian tertentu dengan Prabowo.
“Dia bilang nggak ada tuh kayak gitu, dan jauh juga. Dia menceritakan, ada beberapa Parpol yang pengen dia nyapres, sementara Pak Prabowo pengen dia jadi Cawapres,” kata Hensat.
Namun, lantaran saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menjawab jika dirinya akan bertahan di DKI sebelum akhirnya lengser.
“Dua-duanya Mas Anies jawab enggak, saya stay di Jakarta, komit sampai selesai, karena selain ada Parpol lain nawarin, tapi dia capres bukan Cawapres,” beber Hensat.
“Jadi jawabannya sama, selesaikan sampai gubernur selesai,” pungkasnya.
Sementara terkait rentang waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Anies Baswedan-Prabowo Subianto pada Pilkada DKI 2017 silam.
Apalagi, perjanjian tersebut dibuat sejak 2017. Sementara itu, pada 2019 masih ada gelaran Pilpres. Sehingga, tentu menjadi hal yang aneh jika Prabowo sudah membahas perihal Pilpres 2024.
“Kemudian, perjanjian itu kalau kata Pak Fadli tentang Pilkada ya, dan masa sih perjanjian 2017 untuk 2024? kan nggak ada yang tau juga,” ujar Hensat, dikutip dari kanal YouTube R66 Newlitics, Kamis (9/2/2023).
Baca Juga: Pengamat: Bubarnya Relawan Ganjar Bisa karena Masalah Logistik
“Maksud gue begini, misal mereka bikin perjanjian di 2017, 2019 kan masih ada Pilpres, masa udah ngomongin 2024, kan ada 2019, pasti ada cerita lain lagi,” tandasnya.
Sumber: kontenjatim