GELORA.CO - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum seadil-adilnya dikritik oleh aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai.
Jokowi meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu sebagai respons anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sesuai laporan Transparency International Indonesia (TII). Data terbaru, IPK Indonesia turun dari angka 38 poin tahun 2021 menjadi 34 poin pada 2022.
Menurut Pigai, Presiden Joko Widodo dianggap semakin miskin literasi. Sebab, tugas pemerintahlah yang harus membangun IPK agar lebih baik.
Dalam pandangan Pigai, Jokowi dinilai ngawur kalau IPK ditingkatkan dengan membebankan tugas kepada aparat penegak hukum.
"Sejak dulu kita berteriak agar presiden orkestrasi membangun budaya antikorupsi. Mana hasilnya? Apa saja yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo," demikian kritikan Pigai, Selasa (7/2).
Merespons menurunya IPK tahun 2022, Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers di Istana pada Senin (6/2).
Beberapa pihak yang diundang adalah Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanudin.
Sumber: rmol