Oleh: Achmad Nur Hidayat*
PERISTIWA penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat pajak Rafael Alun, terus merembet ke mana-mana. Tak hanya Rafael Alun yang terseret ulah anaknya, bahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pun ikut terimbas kasus ini.
Imbas lain yang muncul akibat kasus ini adalah semakin disorotnya gaya hidup hedon para pejabat pajak. Tak hanya Rafael Alun, ayah Mario yang disorot karena nilai hartanya yang tidak wajar, akibat kasus ini Dirjen Pajak Suryo Utomo juga disorot karena gambarnya menaiki moge (motor gede) beredar luas di linimasa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berkomentar terkait ulah anak buahnya tersebut. Setelah memberhentikan Rafael Alun dari pejabat pajak, Sri Mulyani juga mengomentari terkait moge yang dinaiki Suryo Utomo dan klub moge yang ternyata adalah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Bahkan Sri Mulyani meminta agar klub moge anak buahnya di Dirjen Pajak tersebut dibubarkan. Terungkap nama klub moge tersebut adalah Blasting Rijder DJP yang isinya adalah orang orang pejabat DJP.
Adalah satu fenomena yang aneh para pejabat di Republik ini yang gemar mempertontonkan kemewahan kala masyarakat dalam kondisi yang susah. Seolah hati nurani para pejabat ini sudah mati.
Terlebih para pejabat pajak yang memiliki tugas untuk memungut uang pajak dari rakyat untuk membiayai jalannya pembangunan, namun justru para pejabat pajak ini hidupnya sangat mewah. Dikelilingi fasilitas-fasilitas yang harganya fantastis, yang tidak sesuai dengan profil mereka sebagai pejabat pajak.
Belakangan, Sri Mulyani sendiri kemudian terungkap bahwa dari LHKPN dia juga memiliki moge. Sehingga menjadi lucu rasanya jika dia mengeluarkan pernyataan pejabat pajak tidak boleh menunggang moge atau memamerkan moge sementara dirinya sendiri memiliki moge.
Jadi seolah yang tertangkap dari maksud pernyataan SMI tersebut adalah silakan memiliki moge tapi jangan dipamerkan, jangan sampai terlihat oleh masyarakat. Munculkan lah kesan hidup sederhana, padahal hartanya menumpuk.
Jadi terlihat sekali bahwa apa yang disampaikan SMI tersebut adalah keteladanan yang semu dan penuh kepura-puraan. Bukan contoh keteladanan yang riil dari seorang pemimpin.
Yang Bangsa ini butuhkan saat ini adalah sosok pejabat negarawan. Para pejabat yang menempatkan amanah adalah sebagai bentuk tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat dan bukan sebagai alat untuk memperkaya diri dan keluarga.
Kasus Mario ini adalah menjadi pemicu terbukanya kotak Pandora tentang negeri kita yang rakyatnya hidup sulit namun para pejabatnya hidup mewah dan menumpuk harta.
Maka tidak heran jika negeri ini di usianya yang sudah menginjak 78 tahun kehidupan rakyatnya masih jauh dari kata sejahtera. Sementara para pejabatnya hidup berfoya-foya yang justru dibiayai oleh uang Negara yang sebagian berasal dari hirang. Sungguh sebuah ironi.
*) Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute