Beda dengan Anies, Heru Budi Sebut Masyarakat Pendatang Baru Jadi Beban: Mohon Maaf Sekali Lagi..

Beda dengan Anies, Heru Budi Sebut Masyarakat Pendatang Baru Jadi Beban: Mohon Maaf Sekali Lagi..

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan instruksi kepada seluruh Walikota hingga Ketua RW lebih ketat dalam melakukan pendataan para pendatang baru di Jakarta.

Hal itu disampaikan Heru Budi saat di acara Guyub RW, di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, pada Mingggu (5/2/2023).

"Hari ini saya minta Pak Wali Kota, pak RW tetap memperhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," ujar Heru Budi.

Berdasarkan data miliknya, Heru mengatakan bahwa perpindahan penduduk didominasi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Data yang saya terima per bulan ini, perpindahan pendudukanya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," jelas dia.

Dia mengatakan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta meningkat karena disebabkan warga pendatang dari luar.

Heru menceritakan saat dirinya mengunjungi rumah sakit Pasar Minggu ada kamar rawat inap yang diisi oleh 14 pasien. 9 pasien berasal dari luar kota DKI Jakarta. Namun, Heru tak menyebut rinci kota asal pasien.

"Artinya apa? Pemda DKI Jakarta akan menjadi beban," imbuhnya.

Dia mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut. Sebab, masih banyak warga DKI yang membutuhkan perawatan di rumah sakit itu.

“Wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, rumah sakitnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," jelas dia.

"Contoh Rumah Sakit Pasar Minggu harus dibesarkan, Pemda DKI Jakarta berkewajiban menambah tempat tidur. Begitu juga saya melihat di Rumah Sakit Budi Asih. Nanti kami sampaikan pada posisi saat tertentu, ini hanya umum saja," sambungnya.

Menurutnya, Pemda DKI akan terbebani jika terus menjadi target migrasi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya sampaikan kalau masyarakat berpenghasilan rendah terus berada di Jakarta terbebani oleh Pemda DKI Jakarta dan itu suatu kewajiban. Nanti juga merembetnya adalah ke jajaran TNI dan Polda," pungkasnya.

Sumber: newsworthy
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita