GELORA.CO - Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menyoroti utang pemerintah di era Presiden Jokowi yang terus mengalami kenaikan.
Dia menyinggung janji Presiden Jokowi yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia.
Hal itu disampaikan Yan Harahap dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 19 Januari 2023.
"Janjinya sih ekonomi yang meroket. Ternyata utang yang makin meroket," ujar Yan Hrahap dikutip Newsworthy.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per 30 Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu naik Rp 179,74 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.554,25 triliun.
Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu turun dari posisi 40,74%.
"Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar," tulis buku APBN KiTA, dikutip Rabu (18/1/2023).
Secara umum pemerintah menyatakan posisi utang Indonesia hingga akhir 2022 tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati.
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,53 sisanya pinjaman 11,47%.
Sumber: newsworthy