GELORA.CO - Pemilihan Presiden 2024 sudah semakin dekat, namun hingga kini para partai politik masih belum menemukan pasangan yang ideal untuk diusung.
Meski sejumlah komitmen koalisi telah terbentuk, belum ada figur yang benar-benar disepakati secara resmi. Dukungan partai terkait capres-cawapres masih sangat cair, kecuali Nasdem dan PDIP yang kemungkinan tak bisa bergeser lagi.
Nasdem memutuskan Anies Baswedan capres, sedangkan PDIP memastikan bakal mengusung kader jadi usungan antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Partai lain, meski cenderung ke figur tertentu, belum berani mengajukannya sebagai usungan koalisi.
Partai dinilai masih sibuk melakukan negosiasi dengan calon koalisi. PKS dan Demokrat, misalnya, Hingga kini, tak satu pun partai yang kokoh. Meski Nasdem lebih awal mendeklarasikan capres, partai bentukan Bos Metro TV, Surya Paloh, itu terkendala kursi.
Nasdem mengoleksi 10,26 persen. Dengan angka itu, masih butuh setidaknya angka sekian untuk memenuhi angka presidential threshold 20 persen. Jika PKS dan Demokrat jadi bergabung, langkah Nasdem mencapreskan Anies, aman.
Sayang, PKS dan Demokrat yang sejak awal menyatakan akan bergabung, tak kunjung memberikan kepastian. Bahkan, hingga kini belum ada jadwal pasti kapan keduanya melakukan deklarasi. Dalih keduanya sama. Tak perlu terburu-buru karena partai lain pun belum bersikap.
Dalam hal ini, Demokrat dan PKS masih terus bernegosiasi. Misalnya, pola bagi-bagi kekuasan ketika mereka sepakat mengusung Anies, lalu usungan memenangkan Pilpres 2024.
Walaupun di antaranya, Demokrat, maupun PKS tidak mendapatkan posisi calon presiden sekali pun, mereka tentu harus memastikan tetap punya kontrol terhadap koalisi. Seberapa besar kontrol yang bisa mereka dapatkan dalam koalisi.
"Nah, inilah yang paling penting sebenarnya karena kontrol ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden nantinya," kata Ali Armunanto, analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas), dikutip Minggu (22/1/2023).
Termasuk bagi-bagi jatah kabinet. Itu juga menentukan kontrol di posisi apa PKS dan Demokrat diberikan. "Apakah, misalnya, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, dan lainnya," katanya.
Bisa juga partai tertentu mengincar Menteri Pertanian atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Semuanya, ada keuntungan masing-masing, sehingga deal ini harus mereka amankan dahulu.
Jika ini belum deal, maka akan menjadi batu sandungan bagi mereka. "Karena jika tidak deal dari awal bisa menyebabkan pecahnya koalisi. Itu penyebabnya sehingga Demokrat dan PKS tak kunjung deklarasi," Ali memprediksi.
Termasuk PDIP. Menurut Ali, masih ada komitmen yang harus diselesaikan dalam partai. Terutama jika Ganjar Pranowo dipilih sebagai capres. Ganjar harus dipastikan loyal, seperti loyalnya Jokowi Widodo kepada Megawati Soekarnoputri.
Sementara, Puan Maharani kemungkinan besar tidak didukung. Tetapi, kemungkinan besar, kendali utama partai itu akan diberikan kepadanya, seperti kekuasaan yang dimiliki Mega saat ini. Ada pun Ganjar, dia akan didukung PDIP. Sinyal dukungan itu terang-benderang saat Mega pidato di HUT ke-50 PDIP.
Misalnya, ketika Mega menyindir Jokowi bahwa dia adalah orang yang dari awal tidak punya apa-apa terus dibesarkan dan dikawal PDIP. Jika diperhatikan, sepanjang pidatonya, Mega terus mengingatkan loyalitas kader.
Mega juga menekankan peran partai dalam membesarkan kader. Semua itu dinilai menjadi indikasi bahwa Mega tidak akan mencalonkan Puan, tetapi Ganjar.
"Dan dari awal menekankan bahwa dia harus loyal, sama loyalnya Jokowi terhadap Mega. Jadi saya sangat yakin sampai saat ini 99 persen keyakinan saya bahwa Ganjar akan dicalonkan oleh PDIP," ucap dosen Ilmu Politik FISIP Unhas itu.
Ke depan, situasi masih akan tetap cair. Mereka akan sama-sama berambisi mengegolkan target-target mereka agar terwadahi dalam suatu koalisi. Jika porsi yang didapatkan tidak ada komitmen bersama, pasti akan susah terwujud.
"Kemudian partai akan mencari grup kelompok politik lain," urai Andi Lukman Irwan, analis politik Unhas.
Ini berarti partai politik harus sadar juga melihat bagaimana elektabilitas dan tingkat penerimaan masyarakat seorang figur. Termasuk kemampuan ekonomi dari setiap kandidat, karena akan sangat menunjang pembiyaan politik kala jadi usungan.
Apalagi, ada proses Pileg yang pada saat bersamaan harus dihadapi oleh partai. Ditambah dengan fenomena Anies yang oleh Nasdem sudah lebih dahulu mendeklarasikannya.
"Kemudian boleh jadi mendapat efek ekor jas terkait dengan dukungan ke Pak Anies partai politik lain pasti berlindung apakah kemudian memilih Pak Anies suara mereka bisa naik atau tidak di pemilu nanti. Ini, kan, pasti menjadi kalkulasi-kalkulasi politik dari partai-partai ini," ucap Lukman Irwan.
Terkait Prabowo Subianto, masih ada dalam posisi psikologi politik yang dilematis. Prabowo pernah menjadi calon presiden, pernah menjadi calon wakil presiden, tetapi selalu gagal. Ini menjadi psikologi politik tersendiri untuk bisa menjadi kekuatan politik untuk meyakinkan masyarakat.
"Tapi politik itu sangat cair. Jadi banyak kemungkinan masih bisa terjadi. Yang pastinya kemudian ada ukuran-ukuran yang akan digunakan oleh partai politik untuk mengusung pasangan calon terkait dengan kekuatan survei dankekuatan modal politik," jelas Lukman.
Alternatif poros-poros sekarang ini mulai mengerucut. Sebenarnya ada poros ke Anies, ada poros Ganjar. Apalagi, sudah ada preferensi dan rekam jejak yang dimiliki oleh Ganjar dan Anies. "Jadi ini juga harus dikalkulasi juga oleh Gerindra," tuturnya.
Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah menegaskan, meski belum deklarasi, pihaknya menyakini dukungan partainya tetap ke Anies. Kenapa belum deklarasi? Tak perlu terburu-buru. Banyak hal yang masih lebih penting dari deklarasi.
"Seperti kisruh pemilu terbuka atau tertutup. Saya kira itu semua masalah. Jadi bukan hanya Pilpres diurusi," katanya.
Yang pasti, Demokrat masih dalam arah yang sama. Ni'matullah juga tak memungkiri bahwa masih ada yang perlu dibahas terkait kesamaan yang harus dilakukan oleh ketiga partai.
Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid juga menyampaikan yang sama. Hingga kini arah dukungan PKS untuk Pilpres 2024 masih tetap sama. Bahkan ia menyebut arah itu makin kuat. "Insyaallah," tegasnya.
Soal waktu, Amri juga menegaskan bahwa pihaknya juga tak mengetahui. Ia kembali menekankan bahwa semua itu adalah kehendak dewan syura. "Ditunggu saja, insya Allah," pungkasnya. []
Sumber: akurat