GELORA.CO - Sekretaris Departement Propaganda & Anti Hoax DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Dusri Mulya menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal tak adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di negara yang bermartabat.
Tentu hal ini berbanding terbalik dengan kejadian di Indonesia, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak menjerat pejabat dengan OTT.
Anak Buah Yusril Ihza Mahendra ini membandingkannya dengan Hongkong yang kini maju setelah pada era tahun 1980-an gencar memberantas korupsi.
"Justru Hongkong makin maju setelah KPK-nya gencar lakukan penangkapan besar-besaran terhadap pejabat korup pada thn 80an," ucapnya dikutip dari Twitter @dusrimulya, Sabtu (28/1/2023).
Sebelumnya, Luhut kembali berbicara tentng OTT.
Luhut kembali menegaskan soal negara bermartabat tak ada OTT.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).
"Kalau kita mau, bangsa kita bisa, tidak ada yang tidak bisa, kita ini hebat. Tapi kita harus hati-hati juga tidak boleh jemawa juga, tapi jangan kita merusak diri kita sendiri dari dalam," kata Luhut.
"Saya titip ini tahun politik jangan di-anu, saya omong OTT, padahal OTT kan, manusia itu punya sifat jelek sifat baik, betul kan? genetik, maka ada agama, betul enggak? setelah agama ada peraturan undang-undang, enggak cukup? sekarang ada teknologi," sambungnya.
Luhut mengatakan, dengan teknologi, maka akan bisa terbangun ekosistem yang baik.
Hal itu berdampak pada berkurangnya OTT, karena menutup celah korupsi.
"Untuk semua manusia itu dihambat anunya itu, sifat-sifat malingnya itu. Jadi kalau itu dibuat ekosistem yang baik, maka korupsi itu masih kecil. Kalau korupsi kecil maka OTT banyak berkurang, negara yang bermartabat, ada enggak yang OTT?" kata dia.
"Kita sekarang hebat masuk OTT itu, masa kita bangga sama OTT itu, karena kebodohan kita-kita tidak membangun ekosistem yang bagus," sambungnya.
Luhut mengatakan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk membangun ekosistem yang bagus. Hal tersebut yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini.
"Sekarang Anda cek ada enggak yang kepala daerah beberapa bulan terakhir ditangkap OTT karena APBD? coba tolong cek, atau bikin data yang menurun ndak, pasti menurun. Jadi apa yang saya katakan kalo kita mau kita pasti bisa," pungkasnya
Luhut sudah beberapa kali bicara soal OTT di depan publik. Salah satunya saat memberikan paparan di Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 secara virtual, Selasa (17/1).
Sumber: newsworthy