GELORA.CO - Human Rights Watch (HRW) dalam laporan tahunan yang diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2023, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbuat banyak untuk membela hak sepanjang 2022.
"Sebab administrasinya terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang biayanya bisa mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp458 triliun," tulis World Report 2023 dari lembaga yang bermarkas di New York, dengan tebal 712 halaman itu.
KontraS pada Maret 2022 sempat memberikan catatan potensi pelanggaran HAM pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, entah dalam proses atau implementasi. Di antaranya, hak partisipasi, minimnya akses informasi, lingkungan yang sehat hingga perasaan aman yang terenggut.
Sementara Jokowi mengklaim pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan didorong oleh prinsip pemerataan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Jawa.
“Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju,” katanya di acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Oktober lalu.
Dalam laporan itu, HRW juga menyoroti ekspresi untuk mendukung penentuan nasib sendiri Papua terus dibatasi dan dihukum dengan keras di Papua Barat dan di bagian lain Indonesia. Salah satu contoh kasus, polisi militer menangkap enam tentara pada September yang diduga dalam pembunuhan empat penduduk asli Papua di Timika, provinsi Papua.
"Militer dan polisi menyalahgunakan hak-hak di seluruh negeri dengan impunitas, dan terutama di provinsi Papua dan Papua Barat di mana sebagian besar diplomat, pemantau hak asing, dan media internasional dikecualikan."
Kelompok-kelompok Islamis menurut HRW juga melakukan banyak pelanggaran terhadap minoritas agama, perempuan dan anak perempuan, dan orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), tanpa adanya perhatian dari pihak berwenang.
HRW secara spesifik menyoroti KUHP yang baru disahkan sekitar bulan lalu, yang menurutnya, ditolak kelompok dan komunitas masyarakat sipil Indonesia. Pasal "living law" dikhawatirkan dapat diartikan mencakup hukum pidana adat dan peraturan Syariah (hukum Islam) di tingkat lokal, yang mencakup ratusan peraturan dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, agama minoritas, dan kelompok LGBT.
“Hukum pidana Indonesia yang baru dimainkan oleh pejabat pemerintah yang ingin membatasi kebebasan beragama, privasi, dan berekspresi,” kata Elaine Pearson, direktur Asia di Human Rights Watch. “Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan tegas agar hukum pidana dan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif di Indonesia yang mayoritas Muslim tidak melanggar hak-hak komunitas minoritas agama di negara ini.”
Krisis di Seluruh Kawasan
Laporan HRW menggambarkan penurunan hak asasi manusia di seluruh bagian dunia sepanjang 2022. Seperti perang Ukraina, kemelut Myanmar, penjajahan di Palestina, perang saudara di Ethiopia, hingga genosida di China.
Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Mereka menargetkan infrastruktur sipil dan mengakibatkan ribuan korban sipil, menarik perhatian dunia dan memicu persenjataan lengkap sistem hak asasi manusia.
HRW menyatakan, menyusul invasi Rusia ke Ukraina, sekelompok besar negara memberlakukan sanksi luas sambil menggalang dukungan Kyiv. Sementara Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional membuka penyelidikan terhadap pelanggaran.
Penjabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch Tirana Hassan, dalam mukadimah laporan tahunannya mengatakan, tahun lalu telah menunjukkan bahwa semua pemerintah memikul tanggung jawab untuk melindungi HAM di seluruh dunia.
Dengan latar belakang pergeseran kekuasaan, ada lebih banyak ruang, bukan lebih sedikit, bagi negara untuk membela hak asasi manusia saat koalisi baru dan suara kepemimpinan baru muncul.
Mengacu pada model respon krisis di Ukraina, dia menyerukan itu perlu diterapkan di setiap masalah global.
Indonesia akan memimpin ASEAN pada tahun ini. Isu di Myanmar paska kudeta militer dua tahun lalu masih bergulir, dengan kelompok HAM menganggap solusi dari blok Asia tenggara melalui konsensus lima butir tidak membuahkan hasil.
Sumber: tempo