GELORA.CO - Pengamat politik Hasan Nasbi menilai bahwa Partai Demokrat tidak mau disalahkan jika Koalisi Perubahan bubar jalan sebelum Pilpres 2024 terlaksana.
Hal ini terlihat dari dukungan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan yang hanya disampaikan melalui pers rilis oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Hasan, dukungan Demokrat kepada Anies hanya sebatas rilis pers, belum melalui mekanisme partai. Padahal, yang berwenang menentukan sosok calon presiden (Capres) di Partai Demokrat adalah Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Demokrat kan belum melaksanakan mekanisme organisasi, baru keluar rilisnya aja. Itu artinya belum keputusan organisasi," ujar Hasan Nasbi dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Selasa (31/1/2023).
Lebih lanjut, pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini menduga, Partai Demokrat hanya basa-basi mengajak PKS dan NasDem untuk membentuk Sekretariat Bersama (Sekber).
Dia mengatakan, ajak membentuk Sekber itu dilontarkan Demokrat agar tak disalahkan jika Koalisi Perubahan bubar sebelum berkembang.
"Supaya misalnya kalau gagal membangun koalisi ini, Demokrat nggak disalahkan. Tuh kan kita udah berusaha membangun koalisi, Demokrat dan PKS aja nih lama, terus Demokrat bilang saya nggak mau disalahin kayak gitu. Ini mau manuver ke sana-sini (NasDem), kita juga dukung," ucap Hasan.
Demokrat-PKS Dukung Anies
Partai Demokrat dan PKS telah resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Kedua partai itu menyatakan dukungannya hanya dalam waktu satu pekan terakhir.
Demokrat menyatakan dukungan melalui pers rilis ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (26/1) lalu, berbarengan saat petinggi NasDem mengunjungi Sekretariat Bersama Gerindra-PKB.
Sementara, PKS menyatakan mendukung Anies melalui konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman pada Senin kemarin.
Partai Demokrat juga mengajak PKS dan NasDem untuk segera membentuk Sekber.
AHY menyebut bahwa Sekber tersebut sebagai tanda keseriusan dan komitmen demi mewujudkan Koalisi Perubahan.
"Untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata AHY dalam pers rilisnya, Kamis (26/1).
Sumber: populis