GELORA.CO - Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar menilai dugaan korupsi bansos milik Pemprov DKI adalah permainan buzzer untuk menyerang Anies Baswedan.
Dia menyebut tuduhan itu sangat aneh. Pasalnya, dirut yang diangkat Ahok tidak diributkan.
Hal itu disampaikan Musni Umar dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 12 Januari 2023.
"Dugaan korupsi bansos di DKI saat Covid-19 jd mainn Buzzerp utk serang Anies. Sngt aneh, Dirutnya yg diangkat Ahok tdk ributin. Ada apa? Yg ditdh Dewas 2 org ex. rlwn Anies Pilgub DKI," ujar Musni Umar dikutip Newsworthy.
"Kalau ada dugaan krpsi yg tnggngjwb masa' Dewas bkn Direksi PD Pasar Jaya. Mrk yg operasional," sambungnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di era eks Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku tak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut.
Apalagi, kata Heru, pengadaan Bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020-2021. Ia sendiri baru menjabat pada 17 Oktober 2022 lalu.
"Iya saya nggak tahu itu kan lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/1/2023).
Heru mengaku, sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data. Salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi.
"Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenai data rekonsilasi data," ucapnya.
"Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di era eks Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku tak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut.
Apalagi, kata Heru, pengadaan Bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020-2021. Ia sendiri baru menjabat pada 17 Oktober 2022 lalu.
"Iya saya nggak tahu itu kan lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/1/2023).
Heru mengaku, sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data. Salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi.
"Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenai data rekonsilasi data," ucapnya.
"Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham," pungkasnya.
Sumber: wartaekonomi