GELORA.CO - Beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang memberikan bantuan renovasi kepada kader PDIP mendapat respon dari berbagai macam elemen masyarakat.
Pengamat politik, Rocky Gerung, mengatakan kemiskinan di Jawa Tengah yang tinggi seharusnya membuat Ganjar paham akan hal tersebut dalam membuat kebijakan untuk masyarakat.
"Karena data statistik buka data PDIP, itu data umumnya rakyat, kan gak bisa BPS nanya anda PDIP atau bukan," Ujar Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (1/1/2023).
Rocky mengatakan, keputusan Ganjar untuk memberikan bantuan memperlihatkan terjemahanya dia bahwa yang miskin itu orang dari PDIP tidak boleh dilakukan sebagai seorang pemimpin.
"Kenapa Ganjar terjemahkan bahwa yang miskin itu PDIP, kan gak boleh begitu, walaupun faktanya memang iya. Tetapi dia adalah gubernur yang hanya boleh membaca data makro itu tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang, bahwa dia seorang anggota PDID. Jadi nanti kalau dia anggota ummat gak dianggap miskin, dan gak mau dibantu," Ujarnya.
Rocky menilai, tindakan yang dilakukan oleh Ganjar tersebut merupakan salah satu yang disebut money politik atau secara tidak langsung sedang menyogok PDIP.
Menurutnya itu terjadi lantaran kegelisahan Ganjar akan potensi dirinya yang tidak dipilih oleh Pimpinan Partai pada Pemilihan presiden pada 2024.
"Jadi karena kegelisahan Ganjar dia lakukan sesuai secara sadar supaya Ibu Mega tau, oh PDIP dibantu oleh Ganjar tuh. Tapi ibu Mega tentu menggap ya tetap hirarki partai ditegakan. Dari segi Ibu Mega itu dia tidak bisa disogok dengan hal semacam itu," Ungkapnya.
Kemudian dari segi publik opini, orang menganggap bahwa etika yang dilakukan oleh Ganjar sangat rendah sekali. Pasalnya pemimpin di Jawa Tengah itu bukan penmimpin PDIP.
"Justru kalau dia dianggap kader PDIP, mustinya dia melakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang musti dia kerahkan, sebagai sesama anggota partai untuk membantu rakyat miskin. Bukan membantu PDIP yang jadi merket dia tuh," Ucapnya.
"Jadi sekali lagi mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang musti diperbanyak bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya gak paham etika politik. Baru kita filter satu-satu siapa yang paham, jadi mesti dianggap dulu semua gak paham. Supaya Ganjar masuk di dalam anggapan yang sama. Ini bagian buruk dari pemberitaan adalah ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata gak paham tentang etika publik," Imbuhnya.
Sumber: populis.