GELORA.CO -Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, lantaran pemerintah berdalih ada hal mendesak terkait ekonomi 2023. PAN meminta pemerintah menjelaskan.
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam konteks kegentingan menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan ke publik. Ia pun bertanya-tanya, apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Apalahi pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.
"Yang menerbitkan perppu kan pemerintah. Nah, yang berhak menjelaskan soal kegentingannya adalah pemerintah. DPR dan masyarakat adalah bagian yang ikut untuk menilai soal kegentingan tersebut," kata Saleh kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
"Masalahnya, aspek kegentingan itu kan belum dijelaskan secara rinci. Mungkin masih ada aspek-aspek lainnya. Kita tunggu saja penjelasan yang mungkin akan disampaikan pemerintah dalam waktu dekat ini," sambung Saleh.
Saleh juga menyoroti adanya kesan Perppu sengaja diterbitkan untuk menggugurkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, MK sebelumnya mengatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Saleh mengakui dirinya mendengar secara sayup-sayup terkait hal tersebut.
"Apa betul seperti itu? Apa benar dengan keluarnya Perppu ini, status inkonstitusional bersyarat jadi hilang? Ini pun pemerintah yang mestinya menjelaskan," kata Saleh.
Saleh melanjutkan pertanyaan. Ia menanyakan, bgaimana jika setelah berubah jadi UU, lalu ada gugatan materi atau judial review kembali ke MK.
"Lalu MK mengambil keputusan yang sama? Kalau ini, mungkin para ahli hukum dan tata negara yang bisa menganalisis dan berkomentar. Masyarakat tentu tidak bisa membaca secara detail persoalan hukum seperti ini," ujar Saleh.
Alasan Jokowi
Presiden Jokowi tiba-tiba melakukan 'manuver' yang membuat beberapa kalangan terkejut menjelang akhir tahun. Presiden yang kini memasuki periode kedua masa jabatannya itu mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Jokowi mengemukakan, perppu tersebut sebagai jawaban mengisi kekosongan hukum untuk urusan investor di dalam dan luar negeri.
"Karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor baik dalam maupun luar (negeri)," kata Jokowi pada Jumat (30/12/2022) lalu.
Ia kemudian menyebut, Perekonomian Indonesia pada 2023 itu bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor. Lantaran itu, Jokowi memutuskan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memastikan adanya payung hukum.
Tak hanya itu, ia menekankan saat ini Indonesia dalam posisi waspada akan ketidakpastian global pada tahun baru ini. Apalagi sudah ada 14 negara yang menjadi pasien IMF. Pun tak menutup kemungkinan masih ada negara lainnya yang mengantre menjadi pasien lembaga keuangan tersebut.
"Itu yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum," tuturnya.
Sementara itu, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut langkah yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dengan mengambil jalan pintas menerbitkan Perppu, Presiden seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK," kata Denny dalam keterangan tertulisnya Sabtu (31/12/2022).
Ia mengemukakan, jika nantinya akan disetujui DPR menjadi undang-undang, namun tidak ada pelibatan publik di dalamnya.
"Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi undang-undang, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali,"
Sebelumnya, MK sendiri menyatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional secara bersyarat, setelah digugat kalangan masyarakat sipil.
Sumber: suara