GELORA.CO - Komisi IV DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan food estate di berbagai daerah. Alasan DPR, beberapa food estate tersebut bermasalah, bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target.Dikutip dari cnbcindonesia.com (18/1/2023),
Tapi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampik hal tersebut. Meski dinilai buruk oleh DPR, program food estate tetap dilanjutkan.
“Food estate juga dilaksanakan,” singkat kata Prabowo di Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, (18/1/2023).
Kementerian Pertahanan memang telah diikutsertakan Presiden Jokowi dalam proyek food estate sejak tahun 2020. Alasannya, pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah. Prabowo pun menegaskan ketersediaan pangan menjadi kunci stabilitas sebuah negara.
“Nanti kita akan lihat tapi dari AD (anggaran dasar) kita, istilahnya saya lihat kemarin, kita asesmen, kita cukup mampu untuk menjaga stabilitas. Berapa tahun (food estate bertahan)? Ya selama republik berdiri,” tutur Prabowo dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 pada Rabu (18/1/2023).
Hal itu ia sampaikan usai Ketua Komisi IV DPR Sudin mengaku sudah menyiapkan Panitia Kerja (Panja) guna mendalami kejelasan dari proyek lumbung pangan nasional atau food estate.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, saat ini sudah ada Panitia Kerja (Panja) yang mengecek proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua.
“Hal yang perlu diperhatian, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,” kata Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023).
“Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu,” tambahnya.
Sumber: ratas