GELORA.CO -Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara soal tudingan dari mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memotong anggaran JakWiFi.
Ia membantah Pemprov bersama DPRD sepakat memangkas anggaran layanan internet gratis itu.
Mujiyono menyebut biaya untuk mengoperasikan JakWiFi masih tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Anggaran belanja rutin untuk program JakWIFI di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Selain lewat APBD, pembiayaan sebagian dari 10 ribu titik Jak WiFi juga disebut Mujiyono dibiayai perusahaan swasta dengan skema pembiayaan corporate social responsibility (CSR).
Untuk titik JakWiFi yang dibiayai Pemprov disebutnya memang ada pemangkasan alokasi anggaran. Namun, hal ini hanya membuat operasional seluruh layanan JakWiFi dipastikan berjalan selama tujuh bulan.
Sementara untuk tiga bulan sisanya akan dianggarkan lagi lewat APBD Perubahan. Pemangkasan ini dilakukan karena adanya defisit dalam penyusunan APBD 2023.
"Anggaran JakWIFI tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWIFI normal). Begitu nanti di APBD perubahan, di Juni atau Juli, masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," ucap Mujiyono.
Karena itu, ia memastikan semua layanan JakWiFi akan berjalan selama 1 tahun ini. Untuk titik JakWiFi yang dibiayai CSR juga seharusnya tak ada masalah.
"Itu tanggung jawab perusahaan. Tapi, mungkin kalau ada (jaringan internet JakWIFI) yang lemot, mungkin kondisi (keuangan) perusahaan itu sedang kurang bagus, belum membayar biaya bulanannya," pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau JakWiFi di sejumlah lokasi. Program ini dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Tatak lewat akun media sosial Twitter miliknya, @tatakujiyati. Tatak membagikan gambar yang menunjukan narasi masyarakat diminta membeli kuota internet karena layanan JakWiFi sudah diputus.
"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," ujar Tatak dalam cuitannya, Senin (2/12/2022).
Tatak menduga pemutusan JakWiFi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini. Ia pun menyayangkannya karena JakWiFi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat.
"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," tuturnya.
Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
"Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela."
Sumber: suara