GELORA.CO - Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, menyebut aksi demo kepala desa merupakan bagian dari serangan balik usai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melarang presiden 3 periode.
Sebelumnya telah terjadi aksi demo Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) pada Selasa (17/1/2022) di DPR RI.
Satu tuntutannya adalah perpanjangan masa jabatan kades yang semula enam tahunmenjadi sembilan tahun. Lama masa jabatan kades selama enam tahun diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa.
Selain aksi demo para kades, indikasi serangan balik usai Megawati melarang perpanjangan masa jabatan presiden juga tampak pada beberapa indikasi.
“Setelah larangan tiga priode dari Bu Mega, sepertinya "serangan balik" sedang terjadi,” ujar Said Didu, dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Selasa (24/1/2023).
Salah satu indikasi yaitu pengalihan koordinator intelijen ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kepala BIN diduga dekat dengan sosok tertentu.
“Indikasinya : 1) koordinator intelijen "dialihkan" ke Kemenhan. Publik paham bhw KaBIN saat ini dekat ke siapa. 2) gerakan kepala desa ke Jakarta. Tunggu episode berikutnya,” jelas Said Didu.
Untuk diketahui, dengan tegas Megawati menolak wacanan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Sumber: newsworthy