GELORA.CO -Pernyataan bupati Meranti, Muhammad Ali bisa terancam aktivitas menjuru ke makar, atau keinginan melawan pemerintahan yang sah.
Hal ini disampaikan menyinggung pernyataan bupati Muhammad Adil yang mengancam akan mengangkat senjata sekaligus pindah ke negari sebelah, Malaysia bisa karena dana bagi hasil yang rendah diterima, bisa menjurus ke pernyataan atau perbuatan makar.
Diketahui sebelumnya bupati Meranti ini mengucapkan hal tersebut saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (9/12).
Rapat itu dihadiri para kepala daerah di Riau, Gubernur Riau Syamsuar, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman. Video saat Bupati Meranti marah-marah sampai muncul kata mata dan minta dilepas ke Malaysia beredar luas.
Dia marah karena merasa BDH untuk daerahnya kecil, padahal hasil tambang minyak di daerahnya naik. "Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," ucapnya tersebut.
Pengamat pertahanan keamanan dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai jika bupati kepualauan Meranti hendaknya berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi menjadi sosok panutan dan berpendidikan.
Menurut ia, menyampaikan kritikan bisa disampaikan berdasarkan data dan aturan serta bukan dengan mengancam akan mengangkat senjata.
"Sebaiknya berhati-hati jika masuk ranah kedaulatan RI. Ungkapan bahwa minta Meranti dikasihkan ke negara tetangga dan mau angkat senjata itu dikhawatirkan bisa masuk dalam ranah makar," tegasnya melansir wartaekonomi.com-jaringan Suara.com.
"Menurut pandangan saya, sebaiknya Pak Bupati Meranti berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi sebagai tokoh panutan dan berpendidikan," ucap Nuning, sapaan akrab Susaningtyas.
Bupati Adil pun mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).
"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ucapnya dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (13/12/2022).
Bupati Adil pun mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).
Suhajar mengungkapkan bahwa Mendagri Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12/2022).
Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada hari itu, pukul 10.30 WIB. Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Adil yang dinilai menjadi kisruh.
"Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan," jelasnya sembari mengungkapkan jika sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, Adil seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat.
"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.
Suhajar menyebut seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.
Sumber: suara