GELORA.CO - Ekonom Senior Rizal Ramli menilai pemerintahan di era Presiden Jokowi Ini melakukan hal-hal yang kurang tepat. Salah satunya adalah terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikannya pada saat diskusi bersama ahli hukum tata negara Refly Harun.
"Isu-isu yang lebih spesifik seperti perpindahan ibu kota negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur, kemudian barangkali 'proyek-proyek Covid' dan sebagainya. Apakah itu juga bagian dari motivasi untuk memperpanjang masa jabatan karena kuenya kan tetap belum habis dibagi-bagi?" tanya Refly, dikutip Populis.id dari kanal YouTube pribadinya, pada Rabu (28/12).
RR juga membahas terkait dugaan mark up anggaran pembangunan IKN Nusantara yang mencapai nominal ratusan triliun.
"Memang untuk ibu kota baru mereka sudah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris Rp500 triliun. Kalau proyek infrastruktur itu minimal mark up-nya kan 20 persen, itu aja udah Rp100 triliun kok," ucap Rizal.
"Bakal jadi bancakan buat dua tahun yang akan datang, masa mau nambah lagi? Gila amat gitu lho. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Rizal Ramli mendorong agar pemilihan umum dipercepat.
"Logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat," ucap Rizal Ramli.
"(Segera) diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya saja logika ngawur!" ucapnya, lalu mencontohkan sikap kenegarawanan Presiden ke-3 BJ Habibie.
"Setelah Pak Harto jatuh, terpilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes, ya sudah, diadakan Pemilu dipercepat tahun 1999, dua tahun kemudian," ucap Rizal.
"Ternyata, istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan, Pak Habibie memutuskan tidak maju lagi di Pemilihan Presiden di MPR," lanjutnya.
Sumber: populis.