Parpol Cekcok Reshuffle, Partai Garuda: Presiden Mau Jadikan Deddy Corbuzier Menkominfo Juga Tak Masalah

Parpol Cekcok Reshuffle, Partai Garuda: Presiden Mau Jadikan Deddy Corbuzier Menkominfo Juga Tak Masalah

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sinyal akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sinyal itu rupanya mengirimkan kepanikan di sejumlah parpol yang mulai saling serang dan cekcok satu sama lain.

Keributan sejumlah pihak mengenai isu reshuffle pun membuat gerah dan heran Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Ia juga mengaku tidak habis pikir dengan adanya pihak yang terkesan "sok" mengajari presiden soal reshuffle menteri.

Menurutnya, reshuffle menteri bukanlah hal yang perlu diributkan oleh tokoh maupun partai politik. Pasalnya, perombakan kabinet itu semata-mata merupakan kenyamanan sekaligus hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

“Kalaupun ada Menteri dari partai politik yang di-reshuffle misalnya, ya tidak perlu ditanya apa alasannya (presiden)," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (27/12/2022).


"Ini soal kenyamanan Presiden, memilih menteri itu kan tidak harus objektif, karena tidak ada ketentuannya,” sambungnya.

Tak sampai di situ, Teddy secara menohok juga menyebut kalaupun Presiden Jokowi mau mengganti Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dengan Raffi Ahmad juga tidak masalah. Begitu pula jika Menkominfo Johnny G Plate akan diganti Deddy Corbuzier, menurut Teddy, itu hak Jokowi selaku presiden.

“Presiden mau jadikan Raffi Ahmad sebagai Menteri Kehutanan, Cak Lontong sebagai Menteri Pertanian dan Deddy Corbuzier sebagai Menkominfo yang bukan dari Partai Politik pun tidak ada masalah,” tegas mantan Dewan Pakar PKPI ini.

Teddy menilai bahwa Presiden Jokowi tidak harus menjelaskan apa-apa bila memang benar-benar ingin melakukan reshuffle kabinet. Karena itu, ia meminta kepada sejumlah pihak untuk lebih legowo dalam menerima keputusan presiden.

“Presiden yang punya kewenangan saja tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan. Kenapa yang tidak memiliki kewenangan malah sibuk memperdebatkannya?” tandasnya.

Sumber: suara
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita