GELORA.CO -Partai Demokrat melihat ada gelagat dari Presiden Jokowi yang terkesan tidak mau mengakhiri jabatannya pada 2024. Kesan itu dilihat dari isu tiga periode yang terus didendangkan para elite politik.
Sebelumnya, Demokrat melalui Deputi Bappilu Kamhar Lakumani mencurigai pihak penguasa menunggangi sejumlah pimpinan lembaga tinggi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.
"Ini menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode saja sebagaimana diperintahkan konstitusi," kata Kamhar, Minggu (11/12/2022).
Menurut Kamhar, Jokowi selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, ia mewanti-wanti Jokowi untuk patuh terhadap konstitusi dan bukan malah melawan.
"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat asas, jangan menjadi Malin Kundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang Soesatyo yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.
"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar.
Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.
"Jika demikian adanya, tentu Ini berbahaya, satu persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," kata Kamhar.
Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.
Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin," tutur Kamhar.
"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI," kata Kamhar.
Sumber: suara