GELORA.CO -Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) berencana untuk membagikan sekitar 680 ribu rice cooker gratis. Adapun biaya yang akan digelontorkan negara sekitar Rp 300 Miliar.
Mengenai rencana tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti, mengusulkan hal lain yang jauh lebih bermanfaat bagi rakyat.
Berdasarkan cuitan di akun Twitter miliknya @susipudjiastuti, dirinya memberi masukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengubah anggaran menjadi gedung pendidikan.
"Ibu tersayang, Tolong minta mereka untuk mengubahnya menjadi gedung 30 sekolah dengan 6 ruang kelas baru. Banyak bangunan sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan," tutur Susi dikutip pada Kamis, (1/12/2022).
Tak cukup satu saran, Susi juga menawarkan opsi lain.
"Atau gratis ribuan dari tagihan listrik satu tahun. Sehingga mereka dapat menggunakan uang mereka untuk hal lain," pinta Susi.
Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana untuk membagikan sekitar 680 ribu rice cooker gratis. Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo mengungkapkan bahwa program ini masih terus digodok dan dibahas dengan sejumlah pihak.
"Ini masih dalam tahap pembahasan dan belum sampai di publish bantuan e-cooking atau penanak nasi listrik," kata Edy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (25/11/2022).
Dia menyebutkan bahwa nantinya setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini akan mendapatkan 1 unit rice cooker pemberian dari pemerintah dengan nilai kurang lebih Rp500.000 per KPM.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata belum menyetujui rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membagikan sekitar 680 ribu penanak nasi listrik atau rice cooker gratis kepada masyarakat.
"Belum disetujui oleh Kementerian Keuangan," kata Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selasa (29/11/2022).
"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," tambahnya.
Sumber: suara