GELORA.CO -Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menambah riak-riak di internal parpol koalisi pemerintah.
Elite PDIP terang-terangan menyebut dua menteri dari Partai NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar layak dievaluasi.
Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat buntut pernyataan Jokowi yang mengamini pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle.
"Mungkin (ada reshuffle) ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/12/2022) lalu.
Hanya saja, Jokowi tak menyebutkan kapan waktu tepatnya reshuffle kabinet itu.
Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai, bahwa isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju, disinyalir untuk menendang partai NasDem.
Kata dia, sikap NasDem saat ini dinilai sebagai partai koalisi pemerintah namun rasa oposisi.
Disitat dari Warta Ekonomi (media partner Suara.com), deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari NasDem diduga menyebabkan hubungan Partai Surya Paloh dengan Jokowi mulai dingin bahkan cenderung merenggang.
"Sinyal pergantian kabinet itu tentu sudah didorong oleh anggota koalisi lainnya agar kader Partai NasDem keluar dari kabinet," katanya dikutip pada Sabtu, (24/12/2022).
Menurut Arifki, NasDem tentu dilema dengan pilihan politik yang diambilnya. Sebagai partai politik mendukung figur populer di tahun 2024, tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres.
Isu pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem, jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca-2024. Sebaliknya, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024.
“Evaluasi tentu tidak terkait kinerja menteri dari NasDem bagus atau tidaknya saja, tetapi kepentingan Jokowi pasca-2024 tentu ikut menentukan,” ujar dia.
Lebih lanjut, dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu juga dinilai wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024.
“Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi, karena ikut memengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024,” ujar Arifki.
Ia menyebut perombakan kabinet memiliki tantangan tersendiri. Pertama, stabilitas politik di pemerintahan Jokowi tentu terganggu.
“Partai yang kadernya terdepak dari kabinet berkemungkinan akan mengambil posisi berbeda (oposisi) menjelang Pemilu 2024,” terangnya.
Kedua, Jokowi tentu tidak bisa menghindari peluang pergantian kabinet, pada saat publik mendesak agar ada pergantian kabinet.
Di sisi lain, anggota koalisi partai yang mendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya ditambah jika ada kader partai lain yang keluar.
Sumber: suara