OLEH: DAHLAN ISKAN
PUN yang sangat mencintai Anwar Ibrahim sendiri: marah.
Di Malaysia ada yang disebut koalisi Bersih. Mereka terdiri dari para intelektual yang muak pada praktik korupsi di Malaysia. Mereka aktivis. Bukan politisi. Mereka demo. Dibubarkan. Demo. Dibubarkan.
Koalisi Bersih itulah yang membuat Partai Keadilan Rakyat (PKR) sangat populer. PKR menjadi simbol partai bersih. Otomatis Anwar ikut jadi lambang anti korupsi. Anwar adalah pendiri PKR.
Partai Tionghoa militan, DAP, bergabung ke PKR. Mereka mendirikan koalisi politik Pakatan Harapan. Mereka mendeklarasikan satu perjuangan: anti korupsi sampai mati.
Ternyata, kemarin, Anwar justru mengangkat simbol korupsi menjadi wakil perdana menteri: Ahmad Zahid Hamidi. Ia ketua UMNO. Ia lagi tersangkut perkara korupsi. Tidak kaleng-kaleng: 47 perkara. Bukan uang negara. Itu uang yayasan yang ia dirikan: Yayasan Akalbudi.
Koalisi Bersih langsung bikin pernyataan kekecewaan. Itu, katanya, indikasi Anwar kurang komit pada upaya pemberantasan korupsi.
Ada satu lagi kekecewaan Bersih: kenapa Anwar merangkap jabatan menteri keuangan. Itu, kata Bersih, menghilangkan prinsip check and balance dalam pemerintahan. Bersih pun mengingatkan: perangkapan jabatan seperti itulah yang membuat Malaysia mencatatkan diri sebagai pemegang rekor korupsi terbesar di dunia. Yakni ketika Perdana Menteri Najib Razak merangkap menteri keuangan. Uang negara sebesar sekitar Rp 100 triliun, lenyap di tangan Najib Razak. Yang makan uang terbanyak Anda sudah tahu: Jho Low, orang Penang kepercayaan Najib. Sekarang Najib di penjara. Jho Low masih bergentayangan entah di mana.
Lawan utama Bersih adalah Najib Razak dengan UMNO-nya. Ketika Najib runtuh, ketua UMNO dipegang wakil Najib saat itu: Ahmad Zahid Hamidi. Dan kini Hamidi jadi wakil Anwar di kantor perdana menteri.
Bersih sungguh cinta Anwar. Kini Bersih seperti dibunuh Anwar dengan cintanya.
Tentu Anwar bisa berkilah: "Ini bukan pemerintahan Pakatan Harapan. Ini adalah pemerintahan persatuan nasional". Kursi Pakatan Harapan tidak cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Harus berkoalisi dengan UMNO. Bahkan juga harus merangkul GPS Serawak. Padahal GPS adalah musuh utama DAP, teman setia Anwar.
Pusing.
Dua tiang utama Anwar, Bersih dan DAP, kini lagi sewot.
Mereka berdalih: Kalau pun terpaksa harus merangkul UMNO, mengapa pilih Zahid Hamidi yang jadi wakil PM? Kok bukan UMNO garis putih atau setidaknya UMNO garis lucu?
Jawaban Anwar membuat rambut kita tiba-tiba putih: "Kita harus belajar dari kesalahan Mahathir Muhammad yang terakhir".
Yang mengucapkan itu bukan Anwar, tapi juru bicaranya.
Kesalahan Mahathir yang mana?
Kisahnya begini: berkat kerja keras Bersih-DAP-PKR, Pakatan Harapan memenangkan Pemilu 2018. Bisa membentuk pemerintahan sendiri: pemerintahan pertama Pakatan Harapan.
Rakyat pesta, khususnya yang pro-demokrasi dan anti korupsi. Pemerintahan UMNO yang sudah berumur 60 tahun berhasil digusur. Mahathir Muhammad yang jadi perdana menteri. Janjinya untuk dua tahun saja. Menunggu Anwar Ibrahim menyehatkan jiwa raga setelah lebih 10 tahun hidup di penjara.
Sebagai perdana menteri, Mahathir mengangkat siapa saja yang ingin ia jadikan menteri. Itu hak penuhnya. Mahathir mengabaikan aspirasi partai pendukung.
Akibatnya para menteri itu menjadi pengkhianat partai. Mahathir pun ditikam dari belakang. Jatuh. Anwar ikut terbunuh. Secara politik.
Maka pemerintahan Pakatan Harapan pun hanya berumur kurang dari dua tahun. Perjuangan Bersih-DAP-PKR kandas oleh pengkhianatan. Politik pun tidak stabil.
Anwar tidak mau pemerintahannya kali ini kandas seperti itu. Ia menyerahkan kepada partai pendukung: siapa yang akan didudukkan sebagai menteri.
Begitulah. UMNO menyodorkan ketuanya sendiri. Anwar tidak memilihnya. Anwar mengangkatnya. Anwar mengatakan: tidak akan mencampuri urusan hukumnya di pengadilan.
Anwar punya pengalaman pribadi: Mahathir mengangkat tokoh PKR tanpa konsultasi dengan partai. "Jelas orang itu tidak layak jadi menteri. Apalagi mewakili PKR," ujar sang juru bicara.
Tapi mengapa Anwar merangkap menteri keuangan? Bukankah ia sudah menyatakan tidak akan merangkapnya?
Saya tahu: hati kecil Anwar pasti menginginkan Lim Guan Eng. Yakni Menkeu di zaman Mahathir jilid II. Tapi Guan Eng baru saja terlibat konflik di Serawak (lihat Disway kemarin).
Ada lagi calon lain: Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Ia Menkeu di pemerintahan yang lewat. Penolakan padanya luar biasa. Ia komisaris di banyak bank. Termasuk CIMB Niaga Jakarta. Tapi ia tetap jadi menteri: perdagangan internasional.
Mungkin sampai batas waktunya berakhir Anwar tidak juga menemukan nama menkeu yang tepat. Ia rangkap saja. Siapa tahu untuk sementara.
Mungkin Anwar sendiri juga marah: entah kepada siapa. Kenapa sih partai anti korupsi tidak bisa menang Pemilu? Sampai-sampai tidak bisa membentuk pemerintahan yang memuaskan aktivis anti korupsi?
Iya ya. Kenapa?
Tapi bukankah itu juga pertanyaan kita?