GELORA.CO - Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek Kereta Api Cepat adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.
Salah satu kesalahan pihak China dalam proposalnya, yakni tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.
Sementara di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel. Agar Telkomsel mau merelakan pita frekuensinya dibagi untuk proyek ini, tentu KCIC harus mengeluarkan biaya tak sedikit.
Selain perebutan pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China adalah kurang cermatnya dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah yang padahal sangat krusial di Indonesia.
Hingga pemindahan utilitas listrik dan gas. Di mana beberapa di antaranya tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal.
“Jadi memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Mantan Sekertaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, jika harusnya cina sebagai pembuat kesalahan yang harus didenda.
“Kenapa pengambil kebijakan tunduk patuh atas kesalahan China ? Harusnya China didenda. Baru kali ini ada kesalahan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek tapi yg mengganti kesalahan tersebut adalah pemilik proyek,” tulisnya melalui akun twitternya, Selasa (6/12/2022).
Ia menjelaskan, seharusnya pemerintah Indonesia yang harusnya meminta denda kepada pelaksana dalam hal ini China.
“Normalnya justru pemilik meminta denda kepada pelaksana. Saatnya proyek ini harus diaudit investigasi,” jelasnya.
Sumber: herald