GELORA.CO - Sosok Anies Baswedan makin menjadi perhatian publik. Usai menggeber safari politik di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Barat dan Riau, sosok Anies Baswedaan makin menjadi perhatian pendukungnya.
Tidak hanya bagi pendukungnya, mereka yang belum sepakat dengan aktivitas tersebut pun mempertanyakan agenda Anies tersebut. Belakangan penggunaan jet pribadi dipakai Anies Baswedan dalam safari di tiga daerah tersebut pun dibahas.
Sementara Pengamat Tata Negara Refly Harun mengungkapkan agenda yang dilakukan Anies ialah hal yang wajar dilakukan bagi mereka yang serius untuk menjadi calon pemimpin bangsa.
Refly mengungkapkan kemanangan Anies Baswedan akan semakin besar jika sosok Ganjar Pranowo terlambat mendeklarasikan diri. Mengingat sampai kini, hanya sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut yang hanya mampu menyaingi Anies Baswedan.
Meski ada sosok Prabowo Subianto yang juga bisa menyaingi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
"Anies sudah tidak lagi Gubernur, sekaligus sudah deklarasi. Kedatangan Anies, sudah bukan lagi pejabat negara," ujar Refly di kanal YouTubenya.
Menurut Refly Harun, Anies pun tiga kemenangan saat ini dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Selain sudah tidak lagi pejabat negara sehingga tidak pakai anggaran negara, Anies Baswedan pun sudah didukung partai politik.
"Kan Ganjar masih menjabat Gubernur," sambung Refly.
Kemenangan Anies juga dinilai sebagai gelombang balik dari ketidakberhasilan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Elektabilitas Anies akan terus meningkat seiring penilaian ketidakberhasilan Presiden Jokowi. "Anies akan terus naik, ya seperti teori bandul. Sepanjang Presiden Jokowi dianggap tidak berhasil, Anies akan terus naik. Seperti masyarakat menyandang harapannya," imbuh Refly.
"Gelombang balik," sambung Refly kemudian.
Refly juga menyinggung Prabowo dan Ganjar yang masih menjadi pejabat negara, sehingga tidak seleluasa Anies Baswedan. Ia pun menyarankan agar Prabowo dan Ganjar sebaiknya mundur dari jabatan yang melekat di keduanya.
"Karena rakyat pun bisa meminta pertanggungjawaban atas uang negara yang dipakai," sambung Refly.
Soal Koalisi Indonesia Baru (KIB), Refly Harun menilai terus bermain dua kaki. Para petinggi yang terus merapat ke Pemerintah namun tetap membiarkan akar rumputnya mendukung calon yang berbeda.
"Ini bermain dua kaki. Ketua Partai tetap di istana, namun ada yang di akar rumput yang beda, tidak diberi sanksi," pungkas Refly.
Sumber: suara