GELORA.CO -Sejumlah kebijakan pro rakyat bakal banyak dimunculkan kepala daerah, wakil rakyat, ataupun pejabat menjelang gelaran Pilkada Serentak dan Pilkada tahun 2024 nanti.
Salah satunya, kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, adalah kebijakan seolah pro buruh dengan mendukung kenaikan upah yang justru bisa berbahaya jika dilakukan tanpa perhitungan yang cermat.
Dalam hal upah, Teddy mengatakan, pemangku kebijakan harus paham bahwa ekonomi sedang berjuang pulih akibat pandemi Covid-19. Sehingga, jangan sampai terbitnya kebijakan upah malah menjadi bumerang bagi pekerja.
"Prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang, belum normal, pasca covid yang menghantam dunia," kata Teddy kepada wartawan, Sabtu (26/11).
Jangan sampai, kata Teddy, pengusaha makin terhimpit karena kebijakan kenaikan upah tanpa kalkulasi. Akibatnya, PHK bisa jadi bertambah.
"Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik, yang mengakibatkan turunnya produksi," terangnya.
Akhirnya, kata Teddy lagi, yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan. Walaupun, dia tetap menekankan kesejahteraan pekerja tetap perlu diperhatikan dengan wajar.
"Kenaikan upah yang wajar saja, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," pungkasnya.
Sumber: RMOL