GELORA.CO -Dengan rasa percaya dirinya Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan bahwa Pilpres 2024 merupakan jatah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo dalam acara HUT ke-8 Partai Perindo, Jakarta pada Senin (7/11/2022).
Awalnya Jokowi pamer kekuasaan dengan mengatakan jika dirinya terjun ke dunia politik selalu dinaungi kemenangan, belum pernah kalah.
Secara jelas, Jokowi pamer kemenangan dua kali di Solo. Kemudian menang di Jakarta meski meninggalkan janji kampanyenya sebagai gubernur.
"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang," ucap Jokowi.
Entah apa maksud dari ungkapan Jokowi yang mengatakan jika selanjutnya jatah Prabowo.
Sebagaimana diketahui jika Prabowo selalu gagal saat terjun ke dunia politik. Prabowo gagal bersama Megawati sebagai capres dan cawapres.
Kemudian Prabowo juga gagal dalam pemilu selanjutnya bersama Hatta Rajasa. Setelah itu Prabowo gagal lagi bersama Sandiaga Uno.
"Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," tambah sang presiden.
Atas pernyataan Jokowi yang disampaikan di hadapan petinggi partai memancing reaksi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Anak buah Megawathi ini seperti 'menampar' Jokowi, jika pemilihan presiden dilakukan dengan cara pemilu bukan jatah-jatahan.
Hasto menegaskan jika menjadi pemimpin Indonesia itu bukan karena mendapatkan jatah menjatah, melainkan melalui Pemilu.
"Akan tetapi, semua kan tahu kalau pemimpin itu presiden bukan jatah menjatah. (Menjadi presiden) itu melalui proses Pemilu," tegas Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bahwa dirinya berada di acara peringatan HUT Partai Perindo dan mendengar langsung pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Ucapan Jokowi yang saat ini masih berkuasa dinilai telah melanggar konstitusi Undang Undang Dasar 1945.
Jokowi sebagai presiden tidak pantai mengatakan jika jabatan negara diucapkan sebagai jatah Prabowo.
"Pernyataan Presiden Jokowi 'setelah ini jatah Prabowo' jelas bertentangan dengan konstitusi," relawan Pro Pemilu Cerdas, Rizki Jayashee Persada, Rabu (9/11/2022).
"Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat yang dilakukan KPU," kata dia.
Dia lantas mengingatkan jika Indonesia menganut asa demokrasi Pancasila bukan monarki di mana jabatan bisa diturunkan, diwariskan sehingga menjadi jatah siapa.
"Saya yakin, mayoritas pendukung Presiden Jokowi, termasuk saya, sama sekali tidak mendukung pernyataan presiden terkait penggantinya nanti dalam Pilpres 2024 jatah Prabowo," sambungnya.
Sumber: suara