GELORA.CO - Sanksi yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy, masih menjadi pembahasan hangat.
Hal itu juga dibahas oleh pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto.
Agus menilai sanski tersebut merupakan langkah yang diambil oleh PDIP itu memunculkan dampak positif kepada kader yang bersangkutan dan partai.
Menurutnya juga, sikap yang ditempuh oleh PDI Perjuangan merupakan sebuah upaya untuk mencari simpati publik.
"Kalau dilihat dari budaya pop, sebenarnya saya lihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung capres, yang menyatakan kesiapan capres kan Pak Ganjar, yang mendukung kan Pak Rudy," kata Agus Riwanto, di Solo, Kamis (27/10/2022), dikutip dari wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Agus memaparkan kondisi serupa ini pernah terjadi pada Pemilu 2004 lalu. Hal itu terjadi saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibanjiri simpati publik, karena perselisihannya dengan Megawati Soekarnoputri.
Sehingga, Agus menganggap PDI Perjuangan tengah menggencarkan strategi serupa.
"Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu untuk PDIP lagi," lanjutnya menambahkan.
Agus menyatakan ada kesan bahwa PDI Perjuangan ingin menegaskan mereka merupakan partai yang sedang berkuasa.
Oleh karena itu, pengusungan atau deklarasi capres seharusnya diputuskan oleh ketua umum sendiri. Strategi itu nantinya memungkinkan PDIP mendapatkan rating naik dan memperoleh simpati publik.
"Kalau ada orang yang berbicara sebelum ketua umum berbicara, maka itu tidak elok dan harus diberi sanksi. Jadi buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik, untuk PDIP sendiri dan menaikkan rating itu sendiri," jelas Agus.
Agus menegaskan bahwa strategi itu berada dalam garis yang positif dan bukan negatif. Sebab, langkah itu diharapkan publik memberi ruang simpati baik kepada partai maupun kader.
Selain itu, PDIP juga dikatakan tengah membertimbangkan tokoh yang akan dicalonkan sebagai capres dengan memberikan sanksi tersebut.
"Mau Ganjar atau Puan, dua-duanya sama kuat. Kalau PDIP melihat animo publik berdasarkan survei, tampak Ganjar hasilnya lebih tinggi dibandingkan tokoh lain," tutur dia.
"Seriusnya sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Ada nggak suratnya, secara hukum kan itu bukan sanksi, itu sanksi moral namanya. Kalau secara hukum sanksi itu ditulis, sanksinya apa, kapan dikeluarkan, siapa yang menandatangani, dan itu dipublikasikan ke masyarakat. Kan nggak juga," sambungnya.
Menurutnya, dengan kondisi partai saat ini, PDIP akan realistis kedepannya dengan melihat posisi survei publik lebih menentukan daripada keinginan partai.
Sumber: suara