GELORA.CO - Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mengatakan bakal meneruskan program pengendalian banjir dengan sumur resapan Anies Baswedan.
Menurut Heru, program sumur resapan ala Anies itu memang baik dibuat di beberapa tempat di Jakarta.
"Jadi sumur resapan itu di beberapa tempat tertentu seperti Jakarta Selatan yang memang dia cekung, kan kalau sungainya di atas dia di bawah, kita harus bikin sumur resapan itu, nanti kita lihat," kata Heru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022.
Program sumur resapan ini sebelumnya mendapat protes dari sejumlah pihak. Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta misalnya, meminta Anies menghentikan program ini dan meneruskan program normalisasi untuk menanggulangi banjir.
Meski program sumur resapan menuai banyak penilaian negatif, Heru menyebut program itu tetap bisa dijalankan.
"Cuma volume dan penempatannya yang kita lihat. Dan yang memprogramkannya kan dinas-dinas yang berpengalaman," ujar Heru.
Presiden Jokowi telah memilih Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang lengser pada 16 Oktober 2022. Heru akan menjabat selama dua tahun hingga Pilkada DKI digelar pada 2024.
Heru Budi terpilih sebagai Pj Gubernur DKI setelah melewati sidang Tim Penilai Akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Sidang itu menentukan satu nama dari tiga Pj Gubernur.
Adapun ketiga orang tersebut, antara lain Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Presiden Joko Widodo dipastikan bakal melantik Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjadi Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta pada Senin pekan depan, 17 Oktober 2022. "Iya betul (dilantik 17 Oktober)," ujar Heru saat dihubungi, Selasa, 11 Oktober 2022.
Sekilas mengenai Heru Budi Hartono, dia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014.
Pada 2008, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Setelahnya, ia juga sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) pada 2013. Pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Heru menempati posisi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta.
Sumber: tempo