OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT
BELAKANGAN ini Isu liar terkait status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di KPK. Menyebar secara artificial. Para buzzer memanfaatkan momentum itu untuk menjatuhkan Anies dengan memberitakan bahwa Anies disebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gelaran Formula E Jakarta.
Namun isu tersebut secara tegas dibantah oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia menyatakan, belum ada tersangka yang dijerat dalam kasus tersebut. Terlebih kasus itu masih tahap penyelidikan.
Alex menjawab pertanyaan soal isu anis tersangka korupsi bahwa itu tidak benar, Rabu (14/9). Dia menegaskan bahwa belum ada penetapan tersangka atau meningkatkan status dari proses penyelidikan-penyidikan untuk kasus formula E.
KPK masih mencari ada atau tidaknya dugaan korupsi, termasuk alat bukti. Belum ada tersangka yang dijerat dalam proses ini.
Terkait penyelidikan Formula E, Anies sudah dimintai keterangan oleh KPK pada Rabu (7/9). Saat itu, Anies menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan keterangan dan informasi soal Formula E kepada penyelidik. Dia yakin dari keterangannya bisa membuat terang penyelidikan mengenai dugaan kasus.
Anies Baswedan mempunyai banyak potensi dan prestasi dalam mengelola DKI Jakarta. Publim menilai bahwa dia sosok seorang gubernur rasa presiden. Prestasinya bukan lagi skala nasional tapi internasional, dan terakhir dia menerima penghargaan dari Singapura.
Tentunya potensi ini menjadi daya tarik masyarakat untuk memilihnya jadi presiden. Dan hal ini tentu jadi pesaing berat bagi para pengusung presiden yang lain. Terbukti upaya-upaya pembunuhan karakter terus dilancarkan.
Isu liar ini sengaja didengungkan oleh lawan-lawan politik yang tidak bernyali dan tidak percaya diri untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara fair. Sehingga menggunakan cara-cara menjatuhkan lawan politik yang jauh dari moralitas dalam demokrasi. Kasihan Anies Baswedan reputasi coba dirusak terus.
Dengan pernyataan wakil Ketua KPK bahwa isu ini tidak benar maka semakin jelaslah arah dari penyebaran isu ini dimaksudkan.
Masyarakat tidak bodoh, mereka mampu membaca keadaan dan mampu mana menilai orang-orang yang haus akan kekuasaan yang kecenderungannya mementingkan kepentingkan pribadi dan kelompok dan mana orang-orang yang benar-benar serius ingin mengelola negara dengan baik.
*(Penulis adalah pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)