GELORA.CO - Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Yunus Yusak Napitupulu, meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belajar menghitung.
Hal itu menyusul soal AHY yang menyinggung Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang kekinian diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Politikus PDIP itu awalnya mengatakan, ada perbedaan antara BLT era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi).
"BLT era SBY itu beda, kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi," kata Adian dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).
"Orang bilang pada saya, itu kan persentase. Ya angkanya berapa? Zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp4.190, di jaman Presiden Jokowi Rp3.500. Selisihnya Rp1.190, jadi lebih banyak di jaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,”imbuhnya
Adian menyebut, meski nilainya BLT tidak jauh berbeda, tapi di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan ke masyarakat.
"Ada 6 sampai 7 program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja. Ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana, nggak ada," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, AHY harus benar-benar akurat. Ia pun meminta agar AHY belajar menghitung.
"Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi," pungkasnya.
Sindiran AHY
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyindir langkah pemerintah Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kekinian untuk mengganti harga BBM yang naik.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidatonya di Rapimnas Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Awalnya ia membahas soal 4 pilar pembangunan yang pernah dilakukan kepemimpinan Demokrat atau ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Pilar pertama yakni, Proverbs yakni dimana pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan.
Kemudian yang kedua, Projobs, dimana lapangan kerja dibuka seluas-luasnya. Lalu yang ketiga yakni Pro Poor, dimana ketika itu kaum miskin diklaim banyak dibantu, yakni dengan berbagai program salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT)
"Pro Poor kaum miskin dibantu itu lah mengapa ada subsidi ada BLT bukan untuk menghambur-hamburkan uang," kata AHY.
Ia mengatakan, ketika rezim SBY program BLT banyak dihina dan diremehkan. Program tersebut dianggap hanya untuk menghambur-hamburkan uang.
"Dulu di hina-hina BLT kita, 'apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," ujar AHY.
Ia lantas membandingkan program BLT yang kekinian diterapkan oleh pemerintahan Jokowi. AHY mengaku tak akan mempermasalahkan hal itu, lantaran justru merasa senang kebijakan bagus bisa dilanjutkan.
"Sekarang BLT? Its oke, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan gapapa. Gausah malu-malu juga," sindir AHY.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan, soal pilar yang terakhir yakni berkaitan dengan lingkungan. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi, namun lingkungannya tidak boleh dirusak.
"Karena kita ingin menjaga lingkungan kita Indonesia kaya, Indonesia besar punya potensi luar biasa tapi kalau rusak lingkungannya kasian anak cucu kita," pungkasnya.
Sumber : Suara