GELORA.CO - Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni menilai tidak mungkin Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa berseteru dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
“Saya yakin bahwa tidak ada konflik ditubuh TNI, karena TNI tidak berpolitik,” ujar Adi saat dihubungi wartawan, Minggu (14/8/2022).
Menurut Adi, perseteruan Panglima dan KSAD bisa jadi adalah settingan agar TNI mendapat perhatian publik. Toh, Panglima Andhika selama ini digadang-gadang sebagai bakal Capres.
“Kalau tentang Jenderal TNI Andhika jadi Capres, itu memang harapannya, siapapun punya peluang menjadi yang terbaik untuk Bangsa Indonesia. Termasuk beliau (Jenderal TNI Andhika Perkasa). Dan dibanyak survey politik memang beliau namanya muncul,” mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini.
Sementara itu, jika nanti Jenderal Andhika menjadi Capres, menurut Adi, seleksinya calon orang nomor satu di tubuh TNI harus sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan berintegritas.
“Dibanyak kesempatan saya sering utarakan bahwa, seleksi kepemimpinan ditubuh TNI merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional. Artinya jika sudah jadi pemimpin di TNI pasti jadi pemimpin atau tokoh secara nasional,” ucap Wakil Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2022 ini.
Namun demikian, Adi menyampaikan bahwa yang punya kans menjadi pengganti Jenderal TNI Andhika sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KASAL atau KSAD.
“Namun keputusannya tetap kembali kepada Presiden RI sebagai penentu karena hak prerogatif beliau,” pungkas Adi.
Lalu bagaimana analisa inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Andrianto SIP dalam memberikan penilaian terhadap sosok Andhika. Apakah Andhika akan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat untuk menjadi Capres 2024, mengingat perjalanan karier dia hampir selama 8 tahun mengikuti Pendidikan di negeri paman sam tersebut?
“Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan kita sulit, dalam bentuk apa dukungannya. Dan tidak ada jaminan seorang mantan panglima mendapatkan dukungan luas. Dulu juga pak Wiranto mantan panglima nyapres gagal itu, SBY yang tidak pernah jadi panglima malah berhasil,” katanya.
Ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan membangun pangkan militer di pulau Natuna ketika Andhika menjadi Presiden, Andrianto menegaskan bahwa pembukuan UU 45 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.
“Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesja bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China,” papar Andrianto.
Andrianto juga menyampaikan perihal sosok calon panglima TNI, sebagai pengganti Andhika. Bagaimana peluang Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengingat dia terlihat lebih sering mengundang Megawati dalam berbagai acara, seperti penamaan Kapal Selam dan Diskusi tentang Ratu Kalinyamat. Hal ini dianggap merupakan cara KSAL agar mendapat dukungan dari Megawati dalam pemilihan Panglima TNI. Mungkin, KSAl merasa bahwa Megawati merupakan salah satu tokoh kunci dalam penentuan Panglima TNI. Padahal, pangangkatan Panglima TNI merupakan Hak Preogratif Presiden Jokowi.
“Kalau dalam UU TNI tahun 2002 itu jelas diantara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan,” pungkas Andrianto.
Namun dalam hal pemilihan Panglima TNI kedepan adalah merupakam Hak Preogratif nya Presiden, Beliau pasti telah memiliki berbagai Pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Kontestasi Politik (Pilpres) tentu Beliau akan mencari sosok yg sangat Kompeten dan memiliki Kemampuan dalam membantu menjaga Stabilitas Keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024.[]