GELORA.CO - Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak tegas rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menilai, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dapat menyusahkan rakyat.
"Kami Fraksi Demokrat mengingatkan apakah sudah dilakukan kajian terhadap dampak kenaikan harga BBM? Dalam hemat kami, kenaikan harga BBM dapat berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kelas bawah dan menengah," ujar Sartono Hutomo dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pembahasan APBN 2023, Selasa (23/8/2022).
Dia pun meminta pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, saat ini rakyat sudah terkena dampak pandemi Covid-19.
Apabila BBM dinaikkan, Sartono mempertanyakan apakah pemerintah telah menyiapkan program untuk mengurangi beban rakyat kecil.
Lebih lanjut dia mencontohkan, pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menaikkan harga BBM tetapi dibarengi dengan peluncuran sejumlah program untuk membantu rakyat.
"Sewaktu Partai Demokrat diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, pernah terjadi kenaikan harga BBM tetapi diiringi dengan sejumlah aksi dan program yang bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah harus mementingkan kesejahteraan rakyat, di atas kepentingan lainnya.
"Pemerintah harus hadir untuk rakyat, Jangan berhitung untung rugi, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat," tegas Sartono.
Sebelumnya Menko Merves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan ini.
Luhut mengatakan, harga Pertalite dan Solar yang masuk dalam BBM bersubsidi harus segera dinaikkan untuk mengurangi beban keuangan negara yang mencapai Rp502,4 triliun pada tahun 2022.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan. Tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN," ujar Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8).
Menurutnya, pemerintah telah mengkaji dampak dari kenaikan harga Pertalite dan Solar tersebut. Dengan menaikkan harga Pertalite dan Solar, Luhut berharap mampu mengurangi beban subsidi energi dari tahun ke tahun.
"Inflasi tergantung pada berapa kenaikan solar dan berapa pertalite nantinya? Bagaimanapun tidak bisa harganya dipertahankan terus demikian. Kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp502 triliun," tegasnya.
Sumber: populis